PARIMO, bawainfo.id – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong terpilih, Erwin Burase dan Abdul Sahid, sudah menunjukkan keseriusannya. Mereka mulai mematangkan program prioritas 100 hari kerja, dengan dua fokus utama, penanganan sampah dan pemberantasan narkoba.
“Ini hanya garis besar. Pertama, kami akan ubah SK PPPK menjadi kontrak lima tahun. Lalu, kami akan langsung turun meninjau kebersihan Kota Parigi,” ujar Erwin kepada wartawan. Kamis, 11 Mei 2025.
Penataan tempat pembuangan akhir (TPA) dan saluran drainase menjadi langkah awal yang akan langsung dieksekusi begitu pelantikan berlangsung. Ia memastikan akan terjun langsung ke lapangan paling lambat sehari setelah resmi menjabat.
Tak hanya soal lingkungan, Erwin juga menaruh perhatian serius pada peredaran narkoba yang mengancam generasi muda Parigi Moutong. Ia berencana menjalin koordinasi intensif dengan TNI, Polri, hingga institusi pendidikan dan para orang tua.
“Pemberantasan dan pencegahan narkoba juga akan menjadi program prioritas kami,” tegasnya.
Terkait penataan birokrasi, Erwin menekankan pentingnya evaluasi berbasis kinerja dan menolak segala bentuk jual beli jabatan.
“Kita biarkan ASN bekerja dulu, nanti kita evaluasi. Yang penting, tidak ada uang sogokan. Kalau ada yang bayar untuk jabatan, segera lapor ke saya atau ke Pak Sahid,” ujarnya.
Ia mengingatkan, praktik jual beli jabatan justru merusak sistem pemerintahan yang ingin mereka bangun secara bersih dan profesional.
Sementara itu, pemerhati birokrasi Parigi Moutong, Sukri Tjakunu, menekankan pentingnya penggunaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam penataan kabinet. “Jangan hanya dengar bisikan, gunakan Baperjakat,” kata Sukri.
Ia juga mengkritisi tumpukan sampah di Kelurahan Bantaya yang dianggap luput dari perhatian. “Lurahnya harus diberi target. Kalau tidak bisa bersihkan, ya diganti,” tandasnya.
