JAKARTA, bawainfo.id – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, memimpin langsung audiensi ke Kementerian Sosial RI, Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Parigi Moutong memaparkan program strategis Gerbang Desa(Gerakan Membangun dari Desa) sebagai model penanggulangan kemiskinan sekaligus pemberdayaan wilayah tertinggal. Selasa, 29 Juli 2025
Di Jakarta.
Turut mendampingi Bupati, Sekda Zulfinasran, Plt. Kadis Sosial Try Nugrah Adiyarta, serta sejumlah anggota DPRD Parigi Moutong. Audiensi diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, bersama pejabat dari Ditjen Linjamsos, Pemberdayaan Sosial, dan unit terkait lainnya.
Data mencatat, tingkat kemiskinan di Parigi Moutong pada 2024 mencapai 14,2%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Persoalan ini diperparah oleh tingginya angka anak tidak sekolah serta terbatasnya akses layanan dasar di Komunitas Adat Terpencil (KAT). Kondisi geografis yang rawan bencana turut menghambat distribusi bantuan ketika krisis terjadi.
“Penanganan kemiskinan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara konvensional. Kita butuh pendekatan terintegrasi yang dimulai dari desa,” tegas Bupati Erwin.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Erwin mengajukan lima usulan strategis kepada Kemensos:
• Perluasan PBI JK bagi 72.475 jiwa masyarakat miskin.
• Pendirian Sekolah Rakyat di lahan 19,5 hektare untuk anak-anak putus sekolah.
• Rumah Sejahtera Terpadu sebagai pusat layanan dan pemberdayaan warga prasejahtera.
• Penguatan Lumbung Sosial di dua titik rawan bencana.
• Pemberdayaan KAT melalui pelatihan, pembangunan rumah, dan infrastruktur dasar.
Wamen Agus Jabo mengapresiasi langkah Pemkab Parigi Moutong. “Ini contoh nyata inovasi lokal berbasis desa. Kami akan menindaklanjuti usulan ini melalui mekanisme regulasi, termasuk validasi data PBI dan penyusunan MoU lintas kementerian,” ujarnya.
Menuju Model Pembangunan Nasional Jika disetujui, “Gerbang Desa” diyakini berpotensi menjadi cetak biru pembangunan sosial di wilayah tertinggal. Pemkab Parigi Moutong juga berkomitmen menjalin sinergi dengan Kementerian Desa, Kemendikbudristek, dan BNPB agar program ini berjalan lintas sektor.
“Kami tidak datang membawa proposal, tetapi harapan ribuan warga desa yang ingin keluar dari ketertinggalan,” tegas Bupati Erwin.
Langkah ini menjadi simbol keberanian daerah menjemput keadilan sosial langsung ke pemerintah pusat. Gerbang Desa bukan sekadar program, tetapi tekad membangun Indonesia yang lebih setara, dimulai dari desa.
