PALU, bawainfo.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memberikan dukungan penuh terhadap inovasi “Program Satu Harga” yang digagas Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad. Program ini lahir dari Proyek Perubahan Diklat PIM Angkatan 63 Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan dinilai selaras dengan visi pembangunan ekonomi kerakyatan di Sulawesi Tengah.
Mengusung konsep “Gerbang Desa untuk Indonesia”, program tersebut berfokus pada penguatan lembaga ekonomi daerah dan ekosistem distribusi pangan. Dengan mengadopsi semangat program unggulan Pemprov Sulteng Berani Murah dan Berani Panen Raya “Satu Harga” diharapkan mampu menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan nilai jual hasil panen petani.
“Intinya, kami ingin menjamin harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat, sambil memastikan petani memperoleh harga panen yang layak. Program ini kami selaraskan dengan visi Presiden, kebijakan nasional, hingga misi daerah,” ujar Zulfinasran saat memaparkan program di ruang kerja Gubernur Sulteng, Kamis (18/9/2025).
Gubernur Anwar Hafid mengapresiasi ide tersebut dan menyatakan siap mendorong menjadi kebijakan tingkat provinsi. “Saya sangat mendukung program ini. Kalau bisa kita angkat menjadi kebijakan provinsi. Saya siap mendorong lahirnya peraturan gubernur bahkan peraturan daerah jika diperlukan,” tegasnya.
Menurut Anwar, implementasi program ini akan membantu pengendalian inflasi sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi hingga ke desa-desa. Ia menilai langkah digitalisasi dalam distribusi pangan adalah solusi tepat untuk memutus rantai panjang distribusi dan menjaga stabilitas harga.
“Jika berjalan baik, Sulawesi Tengah akan menjadi provinsi percontohan dalam pengendalian harga dan penguatan ekonomi desa sesuai arahan Presiden,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur menjadwalkan rapat kerja bersama seluruh Sekda kabupaten/kota pada 24 September di Parigi Moutong. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat peran koperasi dan BUMD pangan sebagai penopang stabilitas harga di daerah.
“Program ini jangan hanya berhenti di Parigi Moutong, tapi harus kita gerakkan di seluruh 13 kabupaten dan kota. Dengan kebersamaan, kita bisa wujudkan keadilan harga bagi masyarakat dan kesejahteraan petani,” pungkasnya.
