PARIMO, bawainfo.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mengambil langkah tegas untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan melakukan pengawasan intensif di pasar tradisional maupun modern.
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menegaskan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam apabila ditemukan lonjakan harga yang tidak wajar di lapangan. Pengawasan dilakukan secara berkala dengan melibatkan dinas terkait, termasuk Dinas Perdagangan dan instansi teknis lainnya yang memiliki kewenangan dalam pengendalian harga.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis turun langsung memantau kondisi riil serta berkoordinasi dengan para pedagang.
“Pengawasan harus dilakukan secara maksimal. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dengan menaikkan harga secara tidak wajar,” tegasnya.
Selain bahan pokok, perhatian serius juga diberikan terhadap distribusi dan harga gas subsidi elpiji 3 kilogram. Pemda menilai stabilitas harga gas melon tersebut sangat penting karena menyangkut kebutuhan rumah tangga masyarakat kecil.
Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), menegaskan pengawasan distribusi dan harga gas subsidi menjadi prioritas utama pemerintah daerah saat ini.
Ia memberikan peringatan keras kepada pangkalan, tengkulak, maupun pengecer agar tidak menaikkan harga di luar ketentuan pemerintah.
“Kami ingatkan kepada seluruh pangkalan dan pengecer, jangan coba-coba menaikkan harga di luar aturan. Gas subsidi ini untuk masyarakat kecil, bukan untuk dijadikan ajang mencari keuntungan berlebih,” tegas Zulfinasran, Minggu (22/2/2026).
Menurutnya, kenaikan harga sepihak tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu inflasi daerah. Sebagai Ketua TPID, ia memastikan koordinasi lintas sektor akan diperkuat untuk pengawasan di lapangan.
Zulfinasran juga meminta aparat teknis rutin melakukan inspeksi mendadak guna memastikan harga tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Jika ditemukan pelanggaran, Pemda akan mengambil langkah tegas.
Ia menegaskan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha akan diberlakukan bagi pangkalan yang terbukti melanggar aturan distribusi gas subsidi.
“Kalau ada pangkalan yang melanggar dan tetap membandel, kami tidak akan ragu mencabut izinnya. Ini komitmen kami menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga diimbau melaporkan apabila menemukan kenaikan harga yang tidak wajar maupun dugaan penimbunan gas subsidi di wilayahnya.
Dengan langkah pengawasan tersebut, Pemda Parimo berharap distribusi dan harga gas elpiji 3 kilogram tetap terkendali serta tidak memberatkan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada program subsidi pemerintah.