PARIMO, bawainfo.id – Kondisi tenaga kesehatan di Kecamatan Ongka Malino menjadi sorotan serius dalam rapat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi Perindo, Wayan Murtama, mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya tenaga medis serta lemahnya sistem keamanan di Puskesmas Ongka Malino.
Di hadapan pimpinan sidang dan Bupati Parigi Moutong, Wayan menyampaikan aspirasi para perawat yang bertugas di wilayah tersebut. Ia menilai, jumlah tenaga kesehatan yang tersedia saat ini jauh dari memadai dan tidak sebanding dengan beban kerja serta kebutuhan pelayanan masyarakat.
“Para perawat meminta adanya penambahan tenaga. Kondisi sekarang sangat kewalahan, apalagi ketika menghadapi pasien dalam keadaan darurat,” ungkap Wayan dalam forum resmi paripurna. Selasa, 3 Maret 2026.
Situasi di Puskesmas Ongka Malino kian memprihatinkan menyusul insiden pemukulan terhadap tenaga medis yang terjadi beberapa waktu lalu. Meski kasus tersebut telah ditangani aparat kepolisian, dampak psikologisnya masih dirasakan oleh para perawat.
“Teman-teman perawat merasa trauma dan takut. Mereka membutuhkan jaminan keamanan agar bisa bekerja dengan tenang dan profesional,” tegasnya.
Selain kekurangan tenaga medis, Wayan juga menyoroti minimnya fasilitas pengamanan di lingkungan puskesmas. Hingga kini, Puskesmas Ongka Malino belum memiliki petugas keamanan (satpam) dan belum dilengkapi pagar pembatas, sehingga dinilai rawan terhadap gangguan keamanan.
“Lingkungannya belum dipagar, tidak ada satpam. Petugas bahkan takut untuk beristirahat atau tidur di puskesmas karena merasa tidak aman,” tambahnya.
Melalui rapat paripurna tersebut, Wayan mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk menjawab kebutuhan mendesak di Ongka Malino, mulai dari penambahan tenaga perawat, penyediaan petugas keamanan, hingga peningkatan sarana pengamanan fasilitas kesehatan.
Ia menegaskan, keselamatan dan kenyamanan tenaga kesehatan merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Tanpa jaminan rasa aman, kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat berpotensi terganggu.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Pelayanan kesehatan harus tetap berjalan maksimal, dan tenaga medis harus bisa bekerja tanpa rasa takut,” pungkasnya.
