PARIMO, bawainfo.id — Rapat Paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Parigi Moutong diwarnai kritik tajam dari Ketua Komisi I, Mohamad Irfain.
Ia menyoroti lambannya respons pemerintah daerah dalam menangani kebakaran dan persoalan kerusakan lingkungan yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Dalam forum paripurna, Irfain mengingatkan bahwa sejak tahun lalu pihaknya telah mengusulkan penambahan armada pemadam kebakaran. Usulan tersebut dinilai mendesak seiring meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah. Kamis, 5 Maret 2026.
“Belakangan ini kebakaran terjadi di sejumlah titik, mulai dari Avulua, Toboli, Parigi Selatan hingga Donggulu Selatan. Namun penanganannya lambat karena keterbatasan armada,” tegas Irfain.
Ia menjelaskan, minimnya mobil pemadam kebakaran menjadi kendala utama ketika kebakaran terjadi di beberapa lokasi secara bersamaan.
Kondisi tersebut membuat petugas kewalahan dan berpotensi memperbesar dampak kebakaran, terutama jika api merembet ke permukiman warga.
Tak hanya itu, Irfain juga menyinggung adanya sisa anggaran (SiLPA) serta belanja yang dinilai kurang prioritas, sementara kebutuhan mendesak seperti penambahan armada damkar justru belum terealisasi. “Ini soal keselamatan. Jika kebakaran meluas ke pemukiman, itu menyangkut nyawa manusia,” ujarnya.
Selain persoalan kebakaran, Irfain turut menyoroti maraknya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah. Ia menyebut, hampir setiap hari informasi kerusakan lingkungan bermunculan, bahkan telah memakan korban jiwa akibat longsor di lokasi tambang.
“Sudah ada korban meninggal tertimbun longsor. Ini catatan serius bagi kita semua. Sampai kapan persoalan seperti ini dibiarkan?” katanya.
Menurutnya, lemahnya pengawasan membuat praktik pertambangan ilegal terus berlangsung dan hanya menguntungkan segelintir oknum.
Sementara itu, daerah justru menanggung dampak kerusakan lingkungan serta ancaman bencana seperti banjir dan longsor.
“Kita tidak melarang masyarakat mencari nafkah. Namun aturan harus ditegakkan. Jika aktivitas dilakukan secara masif dengan alat berat, dampaknya besar. Daerah hanya menerima kerusakan, tanpa manfaat,” tegasnya.
Irfain pun mempertanyakan keseriusan semua pihak dalam menangani persoalan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Ia menegaskan, amanat rakyat kepada wakilnya adalah memperjuangkan daerah agar lebih baik, transparan, dan tidak apatis terhadap ancaman keselamatan publik.
“Meski terasa tidak populer, saya akan tetap menyuarakan hal ini. Harapan masyarakat jelas, Parigi Moutong harus menjadi daerah yang lebih baik dan tidak menutup mata terhadap persoalan serius,” pungkasnya.