PARIMO, bawainfo.id — Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian laut dan memberantas praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di wilayah perairan Teluk Tomini.
Hal itu disampaikan oleh
“Praktik seperti ini bukan hanya merusak laut kita, tetapi juga merampas masa depan anak cucu kita. Laut adalah anugerah yang harus dijaga, dikelola, dan diwariskan dalam keadaan lestari,” ungkap Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, saat membuka kegiatan Sosialisasi Illegal Fishing di Kecamatan Mepanga, Selasa (11/11/2025).
Bupati menekankan, praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan zat kimia berbahaya seperti potasium sianida tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan ekosistem laut, terutama terumbu karang yang menjadi habitat berbagai spesies ikan.
Kabupaten Parimo, yang memiliki garis pantai terpanjang di Sulawesi Tengah, kata Bupati, menyimpan potensi bahari yang besar untuk menopang perekonomian daerah. Namun, potensi itu hanya dapat diwujudkan bila pengelolaan sumber daya laut dilakukan secara bijak, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat pesisir.
Ia pun mengajak masyarakat untuk menolak segala bentuk praktik illegal fishing serta memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan para nelayan dalam menjaga sumber daya laut.
“Gerakan ini tidak boleh berhenti di tataran seremonial. Harus menjadi kesadaran kolektif agar laut Parigi Moutong tetap menjadi sumber kehidupan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Erwin menyampaikan kabar baik bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun Kampung Nelayan Terintegrasi di Kecamatan Bolano sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor kelautan di Parigi Moutong.
Pembangunan tersebut akan meliputi bantuan infrastruktur dan sarana pendukung perikanan, seperti pabrik es, dermaga tambatan perahu, serta program strategis prioritas lainnya.
“Ini adalah peluang besar bagi masyarakat pesisir. Saya sudah memerintahkan seluruh perangkat daerah terkait bersama stakeholder untuk segera mempersiapkan kelengkapan dokumen, termasuk aspek hukum dan regulasinya, agar pada tahun 2026 Kementerian KKP dapat memprioritaskan bantuan ini,” kata Bupati.
Selain itu, ia menegaskan bahwa melalui program Gerbang Desa, Pemerintah Daerah berkomitmen memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai bagian dari kedaulatan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan.
“Gerbang Desa akan menjadi pintu utama bagi tumbuhnya ekonomi pesisir yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi menjaga laut Parigi Moutong agar tetap produktif dan lestari.
“Mari kita jadikan laut kita tetap biru, ikan kita tetap melimpah, dan masyarakat nelayan kita semakin sejahtera,” pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kasi Ruang Laut DKP Provinsi Sulawesi Tengah Edy Kondorura, Kasat Polair, Kadis Kelautan dan Perikanan Dr. Moh. Nasir, S.Pi., M.Si., Kabag Kumdang Moko Arianto, SH, Forkopimcam Mepanga, para camat wilayah utara, kepala desa, serta kelompok nelayan dan penyuluh perikanan. (**)