PARIMO, bawainfo.id – Rapat Paripurna pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di DPRD Kabupaten Parigi Moutong berlangsung dinamis. Sejumlah interupsi dari anggota dewan mencuat, menyoroti komitmen dan keseriusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung kerja Pansus.
Sorotan tajam disampaikan anggota DPRD Parigi Moutong dari Fraksi PKS, Muhammad Basuki. Ia menegaskan, seluruh OPD harus menunjukkan komitmen penuh dalam setiap agenda yang melibatkan Pansus LHP BPK, terutama pada pembahasan yang berkaitan langsung dengan program daerah.
Basuki menilai, selama ini kehadiran OPD dalam agenda Pansus belum optimal. “Biasanya yang hadir hanya kepala dinas dan kasubag program,” ujarnya dalam rapat paripurna. Senin, 26 Januari 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut kerap menghambat jalannya pembahasan, khususnya ketika diskusi masuk pada aspek teknis. Pasalnya, pejabat yang paling memahami detail persoalan justru sering tidak berada di forum.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Basuki menekankan pentingnya kehadiran pejabat teknis dari OPD agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang diterima pimpinan perangkat daerah.
Ia menilai, kehadiran unsur teknis sangat krusial untuk memastikan setiap pertanyaan dan permintaan penjelasan dari Pansus dapat dijawab secara menyeluruh.
“Supaya tidak ada lagi yang lewat seperti angin lalu, dan ada kejelasan saat Pansus meminta penjelasan dari pihak OPD,” tegasnya.
DPRD berharap, ke depan seluruh OPD dapat lebih disiplin dan serius mengikuti agenda Pansus LHP BPK, demi transparansi, akuntabilitas, serta perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
