PARIMO,bawainfo.id – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Husen Mardjengi, melayangkan kritik terhadap kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong menyusul hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Husen dalam Sidang Paripurna DPRD Parigi Moutong dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait hasil evaluasi gubernur atas APBD 2026, Senin (12/01).
Menurutnya, sejumlah catatan yang tertuang dalam keputusan Gubernur Sulawesi Tengah menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola perencanaan dan penganggaran.
“Kalau kita mencermati isi surat keputusan gubernur, hampir semua catatannya merupakan warning serius bagi Pemda Parigi Moutong,” ujar Husen di hadapan forum paripurna.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai pesan yang disampaikan gubernur pada dasarnya menekankan pentingnya harmonisasi antara kepala daerah dan seluruh unsur pemerintahan, terutama dalam proses penyusunan kebijakan anggaran.
Ia menegaskan bahwa kehadirannya dalam forum tersebut bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan atas keterlambatan pembahasan APBD, melainkan untuk mendorong perbaikan ke depan.
“Saya datang bukan untuk mencari kambing hitam atas keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD, tetapi untuk menawarkan solusi,” tegasnya.
Husen menilai, keterlambatan pembahasan anggaran seharusnya bisa dihindari apabila hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif berjalan lebih harmonis.
“Bagaimanapun juga, APBD ini dibuat untuk kepentingan masyarakat. Agar prosesnya tepat waktu, harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa tarik-menarik kepentingan hanya akan berdampak pada lambatnya realisasi program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
“Ini bukan soal kepentingan pribadi atau kelompok. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana aspirasi masyarakat bisa terwujud melalui program yang tepat sasaran,” ujarnya.
Selain menyoroti persoalan APBD, Husen turut mengangkat sejumlah keluhan masyarakat terkait masalah lingkungan di Kelurahan Kampal. Ia menyebut adanya tumpukan sampah di kawasan permukiman yang diduga dibakar sehingga menimbulkan asap dan mengganggu aktivitas warga.
“Saya mohon kepada Wakil Bupati agar menjelaskan siapa yang bertanggung jawab terhadap persoalan ini,” katanya.
Ia menduga kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan anggaran sehingga pengangkutan sampah tidak maksimal hingga ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Tak hanya itu, Husen juga menyinggung persoalan ketersediaan air bersih yang masih dikeluhkan masyarakat. Menurutnya, sebagai daerah yang kerap menjadi tuan rumah berbagai kegiatan dan menerima tamu dari luar daerah, Parigi Moutong seharusnya mampu menjamin pelayanan air bersih yang lebih baik.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahi, meminta waktu untuk menuntaskan sejumlah persoalan yang disampaikan DPRD.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini masih menunggu proses pelantikan dan rotasi pejabat eselon II, sehingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru nantinya dapat langsung bekerja secara maksimal.
“Seluruh masukan dari anggota DPRD akan kami tindak lanjuti dan dilaporkan kepada Bupati Parigi Moutong,” ujar Abdul Sahi.