PARIMO, bawainfo.id – Program layanan kesehatan gratis yang digagas Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dinilai belum sepenuhnya menyentuh masyarakat miskin, terutama warga di wilayah pedalaman.
Keluhan itu datang dari Dusun Sija, Desa Sidoan Barat, yang menyebut masih dimintai pembayaran tunai saat berobat di Rumah Sakit Raja Tombolotutu Tinombo.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Senin, 19 Jamuari 2026.
Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Fathia, menilai implementasi kebijakan kesehatan gratis masih jauh dari harapan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil.
Kritik itu tetap disampaikan meski pimpinan DPRD meminta agar seluruh masukan disalurkan secara resmi melalui surat kepada pemerintah daerah untuk kemudian dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi. Salah satu sorotan utama Fathia adalah belum diperpanjangnya kontrak dokter spesialis di RS Tinombo yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan.
“Pemutusan kontrak dokter spesialis di RS Tinombo harus segera ditindaklanjuti. Ini penting karena keluhan masyarakat bermunculan akibat layanan yang tidak optimal,” kata Fathia di hadapan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemda Parigi Moutong yang mewakili Bupati Erwin Burase.
Ia mengungkapkan, selama hampir sepekan sejumlah anak di Dusun Sija yang menderita diare harus dirawat di RS Tinombo. Namun, lantaran tidak tersedia dokter spesialis anak, penanganan hanya dilakukan oleh dokter umum. Ironisnya, keluarga pasien justru dimintai biaya.
“Yang jadi pertanyaan, pasien tidak ditangani dokter spesialis anak, tapi tetap dibebankan biaya. Ini sangat memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Fathia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan di RS Tinombo. Dari hasil komunikasi tersebut, pihak BPJS menyatakan mekanisme pelayanan yang diterapkan rumah sakit telah sesuai aturan. Namun, ia menilai kebijakan itu belum berpihak pada kondisi riil warga miskin di lapangan.
Tak berhenti di situ, Fathia juga berkomunikasi dengan bagian administrasi rumah sakit agar pasien dimasukkan ke dalam program Berani Sehat, yang merupakan layanan kesehatan gratis daerah.
“Masa harus dipersulit. Sudah tidak ditangani dokter spesialis anak, hanya dokter umum, tapi saat pulang justru dikenakan biaya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pasien tersebut sebenarnya merupakan peserta layanan kesehatan kelas tiga. Namun karena ruang perawatan kelas tiga tengah direhabilitasi, pasien ditempatkan di ruang kelas satu sehingga dikenakan biaya tambahan.
“Kondisi seperti ini jelas memberatkan warga. Saya minta pihak rumah sakit segera mencari solusi agar masyarakat benar-benar terbantu,” tambahnya.
Fathia pun mendesak Pemerintah Daerah Parigi Moutong agar segera menuntaskan persoalan perpanjangan kontrak dokter spesialis, tidak hanya di RS Raja Tombolotutu Tinombo, tetapi juga di fasilitas kesehatan lainnya.
Menurutnya, ketersediaan dokter spesialis adalah kebutuhan mendesak agar program kesehatan gratis tidak berhenti sebagai slogan, melainkan benar-benar dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedalaman.
