PARIMO, bawainfo.id – Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari Fraksi Partai Golongan Karya, Ni Wayan Leli Pariani, melaksanakan agenda reses masa persidangan tahun 2026 di Dusun Payangan, Desa Braban, Kecamatan Balinggi, Selasa (21/04/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan prioritas, mulai dari persoalan legalitas tanah tempat ibadah, pembangunan infrastruktur, hingga dukungan terhadap sektor pertanian dan pelestarian budaya lokal.
Dalam forum reses itu, persoalan status tanah Pura menjadi perhatian utama masyarakat Dusun Payangan. Warga mengaku hingga kini tanah tempat ibadah tersebut belum memiliki sertifikat resmi, sehingga masyarakat berharap adanya pendampingan dari DPRD dalam proses pengurusan legalitas melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Kami berharap Bunda Leli dapat membantu memfasilitasi pengurusan sertifikat tanah Pura ke pihak BPN. Sudah bertahun-tahun masyarakat menunggu kepastian hukum atas tanah tempat ibadah ini,” ungkap salah satu tokoh masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ni Wayan Leli Pariani yang akrab disapa Bunda Leli menegaskan akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar proses pengurusan sertifikat tanah Pura dapat memperoleh perhatian serius.
Menurutnya, legalitas tanah rumah ibadah sangat penting untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan.
Selain persoalan agraria, masyarakat juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur, di antaranya pengaspalan jalan lingkar desa di Desa Braban serta pengaspalan jalan penghubung Dusun Mataram, Desa Torue menuju Desa Astina.
Di bidang seni dan budaya, warga mengusulkan pengadaan instruktur tari guna mendukung pelestarian seni budaya lokal di wilayah Kecamatan Balinggi dan Torue.
Sementara di sektor pertanian, masyarakat meminta bantuan alat mesin pertanian berupa traktor sawah untuk mendukung produktivitas petani. Pengadaan kursi untuk fasilitas umum desa juga turut menjadi aspirasi warga dalam kegiatan tersebut.
Menariknya, masyarakat juga meminta agar sosialisasi terkait program-program pemerintah dilakukan lebih awal melalui pemerintah desa, sehingga warga dapat memahami jenis bantuan yang tersedia dan mengajukan usulan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menutup dialog bersama masyarakat, Bunda Leli meminta seluruh aspirasi yang disampaikan segera dituangkan dalam bentuk proposal resmi agar memiliki dasar administrasi yang kuat saat diperjuangkan dalam pembahasan di DPRD.
“Saya sangat menghargai seluruh masukan dari masyarakat. Agar setiap usulan ini dapat kami perjuangkan secara maksimal, saya meminta pemerintah desa dan kelompok masyarakat segera menyusun proposal resmi sesuai kebutuhan yang diusulkan,” ujarnya.
Kegiatan reses berlangsung penuh keakraban dan antusiasme warga. Melalui agenda tersebut, Bunda Leli menegaskan komitmennya untuk terus menjadi penyambung aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) V serta mengawal kebutuhan masyarakat agar dapat direalisasikan melalui program pembangunan Pemda, pungkasnya.