PARIMO, bawainfo.id – Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Rusno Tanriono, mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Pemda Parimo) segera menyelesaikan tunggakan pembayaran dana non kapitasi di Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Palasa. Keterlambatan pembayaran tersebut dinilai telah berdampak pada pelayanan kesehatan di puskesmas.
Sorotan itu disampaikan Rusno saat menyampaikan pandangan dalam Rapat Paripurna DPRD Parimo, Senin (6/7/2026).
Rusno mengaku persoalan tersebut diketahui setelah dirinya melakukan monitoring di wilayah daerah pemilihannya. Dari hasil kunjungan tersebut, ia menerima keluhan terkait pembayaran dana non kapitasi tahun 2024 yang hingga kini baru direalisasikan selama satu bulan.
“Saya sempat melakukan monitoring ke daerah saya, tepatnya di Puskesmas Palasa. Di sana terdapat keluhan terkait dana non kapitasi tahun 2024, di mana dana tersebut baru dibayarkan satu bulan,” ujarnya.
Menurut Rusno, tidak hanya tunggakan tahun 2024 yang belum terselesaikan, pembayaran dana non kapitasi tahun 2025 hingga 2026 juga belum sepenuhnya direalisasikan oleh dinas terkait.
Ia mengatakan, keterlambatan pembayaran tersebut dikeluhkan tidak hanya oleh tenaga kesehatan, tetapi juga staf pelayanan yang terdampak langsung akibat belum cairnya dana non kapitasi.
“Persoalan ini sebelumnya telah beberapa kali saya suarakan. Saat itu saya sempat memperoleh informasi bahwa pemerintah telah merealisasikan pembayaran untuk satu bulan,” ungkapnya.
Namun demikian, berdasarkan hasil monitoring terbaru yang kembali dilakukannya, keluhan serupa masih terus disampaikan oleh pihak puskesmas.
“Saya selalu melakukan monitoring di sana. Persoalan ini pernah saya suarakan beberapa tahun lalu dan saya dengar sempat dibayarkan satu bulan. Namun, dari hasil monitoring beberapa minggu terakhir, keluhan yang sama kembali saya temukan,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Rusno meminta Pemda Parimo melalui Dinas Kesehatan segera memberikan penjelasan sekaligus merealisasikan pembayaran dana non kapitasi yang masih tertunggak agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Saya minta penjelasan dari pemerintah daerah maupun dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan, agar segera merealisasikan pembayaran tersebut. Jujur, kondisi ini sangat mengganggu pelayanan yang ada di Puskesmas Palasa,” pungkasnya.