PARIMO, bawainfo.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) memperkuat upaya penurunan angka kematian ibu dan anak menyusul meningkatnya kasus kematian ibu dari 9 kasus pada 2024 menjadi 10 kasus pada 2025. Pada periode yang sama, kematian anak di bawah usia lima tahun juga naik dari 60 menjadi 81 kasus.
Dari 81 kasus kematian anak pada 2025 tersebut, sebanyak 70 kasus merupakan kematian bayi baru lahir berusia 0–28 hari. Data itu berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 yang dipaparkan dalam pendampingan operasionalisasi Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Senin (19/10/2026).
Pendampingan yang berlangsung di kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parimo tersebut melibatkan empat organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Kepala Bappelitbangda Parimo, Irwan, SKM., M.Kes., memaparkan kondisi kematian ibu dan anak sekaligus arah kebijakan serta intervensi yang perlu menjadi perhatian bersama. Pendampingan ini diarahkan untuk menyelaraskan program pembangunan, intervensi kesehatan, dan dukungan anggaran daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kesiapan fasilitas kesehatan. Dalam materi Bappelitbangda disebutkan, 8 dari 24 puskesmas di Parimo belum berfungsi sebagai Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), yaitu layanan untuk menangani kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar.
Untuk memperkuat penanganan, Pemkab Parimo mendorong penyempurnaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Kematian Ibu dan Anak periode 2026–2030. Dokumen tersebut akan memuat sasaran pembangunan, intervensi prioritas, penetapan wilayah sasaran, pembagian peran OPD, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Sebanyak enam puskesmas ditetapkan sebagai lokus prioritas dalam rancangan intervensi, yakni Puskesmas Mepanga, Palasa, Tinombo, Sumbersari, Sienjo, dan Parigi. Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan angka kematian, jumlah kelahiran, dan kondisi wilayah, serta akan dievaluasi setiap tahun berdasarkan data terbaru.
Upaya penurunan kematian ibu dan anak juga mencakup penguatan pelayanan kesehatan sejak sebelum kehamilan hingga masa pertumbuhan anak. Intervensi yang menjadi perhatian meliputi pelayanan kesehatan remaja dan calon pengantin, pemeriksaan kehamilan, persalinan, pelayanan nifas, penanganan bayi baru lahir, serta pemantauan kesehatan bayi dan balita.
Selain layanan kesehatan, dukungan lintas sektor diperlukan untuk memperbaiki akses jalan, ketersediaan air bersih, dan sanitasi yang turut menunjang kesehatan masyarakat.
Dalam materi yang dipaparkan, kebutuhan anggaran untuk 73 kegiatan terkait penurunan kematian ibu dan anak diperkirakan mencapai Rp120 miliar. Karena itu, koordinasi Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, dan BPKAD diperlukan agar program prioritas mendapat dukungan pembiayaan yang memadai.
Melalui pendampingan bersama Bappenas tersebut, Pemkab Parimo mendorong integrasi program dan anggaran ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta dokumen perencanaan periode 2027–2030.
Penguatan perencanaan, kesiapan fasilitas kesehatan, dan koordinasi lintas sektor diharapkan dapat mendukung upaya penurunan kematian ibu dan anak serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.