PARIMO, bawainfo.id – Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kabupaten Parigi Moutong mengajukan 13 dokumen alat bukti dalam persidangan sengketa seleksi jabatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu. Pansel juga meminta majelis hakim menghadirkan Rektor Universitas Tadulako (Untad) sebagai saksi untuk mengklarifikasi rekomendasi yang digunakan penggugat dalam proses seleksi.
Permohonan tersebut disampaikan melalui kuasa hukum Pansel, Moh. Rafli, dalam agenda pembuktian perkara Nomor 23/G/2026/PTUN.PL, Selasa (13/10/2026).
Ketua Pansel JPTP Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran, yang hadir bersama jajaran sekretariat pansel, membenarkan permohonan tersebut. Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari upaya menguji kesesuaian proses seleksi dengan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu dokumen yang menjadi perhatian Pansel adalah salinan rekomendasi yang ditandatangani Rektor Untad dan digunakan penggugat sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Seleksi Terbuka JPTP Kabupaten Parigi Moutong.
Melalui permohonan menghadirkan Rektor Untad, kuasa hukum Pansel ingin memperoleh penjelasan mengenai keabsahan, dasar penerbitan, serta kesesuaian rekomendasi tersebut dengan persyaratan seleksi dan ketentuan yang berlaku.
Ada dua hal yang menjadi perhatian Pansel untuk diklarifikasi dalam persidangan berikutnya. Pertama, terkait kewenangan penerbitan rekomendasi untuk mengikuti seleksi terbuka. Pansel mempertanyakan apakah rekomendasi yang ditandatangani Rektor Untad telah sesuai dengan ketentuan mengenai pihak yang berwenang menerbitkan rekomendasi, yang menurut argumentasi Pansel seharusnya berasal dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini menteri.
Kedua, Pansel menyoroti riwayat pengangkatan jabatan akademik penggugat sebagai Lektor Kepala yang disebut baru terhitung sejak Desember 2024. Hal tersebut dinilai perlu diklarifikasi untuk memastikan kesesuaian dokumen dan pemenuhan persyaratan seleksi.
Zulfinasran mengatakan, proses persidangan tersebut penting untuk menguji apakah tahapan seleksi yang dilakukan Pansel telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga berharap perkara ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama pada masa mendatang.
Menurutnya, penyelenggaraan seleksi perlu terus mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Perkara Nomor 23/G/2026/PTUN.PL telah menjalani rangkaian persidangan sejak 11 Agustus 2026. Berdasarkan informasi yang disampaikan, putusan perkara dijadwalkan dibacakan pada 17 November 2026.
Hingga putusan dibacakan, proses hukum masih berlangsung. Penilaian terhadap dalil gugatan maupun alat bukti dari masing-masing pihak sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim PTUN Palu.




