Scroll untuk baca artikel
Example 700x550
Example floating
Example floating
Example 728x250
Daerah

Perkuat Tata Kelola Kelembagaan, 10 Posyandu di Parimo Telah Terdaftar Secara Nasional

×

Perkuat Tata Kelola Kelembagaan, 10 Posyandu di Parimo Telah Terdaftar Secara Nasional

Sebarkan artikel ini

PARIMO, bawainfo.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Pemda Parimo) terus berkomitmen memperkuat tata kelola kelembagaan demi mewujudkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang lebih optimal. Salah satu langkah yang menjadi perhatian dalam penguatan tersebut adalah percepatan registrasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Berdasarkan data nasional dalam Sistem Informasi Posyandu (SIP), sebanyak 10 Posyandu di Parimo saat ini telah resmi mengantongi nomor registrasi.

Komitmen tersebut sejalan dengan kehadiran Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Parimo, Hj. Hestiwati Nanga, bersama jajaran pengurus dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranasda, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), dan Tim Pembina Posyandu (TP Posyandu) se-Indonesia Bagian Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Bali, Kamis (22/10/2026).

Example 300x600

Kegiatan strategis ini menjadi wadah konsolidasi bagi daerah untuk menyelaraskan program kerja, memperluas jejaring kolaborasi, serta mengoptimalkan peran kelembagaan dalam membina perajin lokal dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dalam arahannya pada forum tersebut, Hesti menekankan pentingnya tata kelola yang kuat dan terarah dalam memajukan sektor kerajinan daerah. Tata kelola kelembagaan dinilai tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi dan administrasi, tetapi juga harus memastikan setiap program memiliki tujuan yang jelas, direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara akuntabel, serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Melalui penyelarasan program ini, Pemda Parimo berharap peran Dekranasda semakin optimal dalam mendampingi dan membina para perajin lokal. Dengan sinergi dan komitmen bersama, produk kerajinan khas Parimo diyakini mampu meningkatkan daya saing, menembus pasar yang lebih luas, serta membuka peluang ekonomi baru bagi kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan agenda tersebut, rangkaian rapat juga memfokuskan pembahasan pada penguatan TP Posyandu dengan mengusung semangat “Posyandu Tertata, Pelayanan Dasar Semakin Dekat dengan Masyarakat”.

Ketua TP Posyandu Parimo menegaskan bahwa percepatan registrasi Posyandu melalui SIP menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) TP Posyandu Tahun 2026.

Berdasarkan data nasional dalam SIP, sebanyak 10 Posyandu di Parimo telah resmi mengantongi nomor registrasi. Jumlah tersebut dipastikan akan terus bertambah seiring dengan proses pengajuan, verifikasi, dan validasi yang saat ini masih berjalan.

Langkah registrasi ini bukan sekadar pemenuhan administrasi semata, melainkan menjadi fondasi awal untuk menata kelembagaan, memperkuat pembinaan, serta mengukur kesiapan Posyandu dalam mendukung pelayanan terpadu pada 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pemda Parimo memandang bahwa sinergi lintas tingkatan, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, merupakan kunci utama agar proses registrasi berjalan tertib, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan di tingkat akar rumput.

Pertemuan tingkat regional ini turut menggarisbawahi pentingnya integrasi dan kolaborasi strategis antara Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu yang digalakkan secara nasional. Kolaborasi lintas sektor ini diyakini mampu mempercepat akselerasi kesejahteraan keluarga, menggerakkan ekonomi kerakyatan, serta memastikan masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang optimal.

Pemda Parimo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung perajin lokal serta bangga menggunakan produk daerah. Dengan komitmen bersama, Parimo siap mewujudkan masyarakat yang semakin produktif, sehat, dan sejahtera.

Hesti menegaskan, “Tata kelola tidak hanya berkaitan dengan struktur organisasi dan administrasi, tetapi juga memastikan setiap program memiliki tujuan yang jelas, direncanakan dengan baik, dilaksanakan secara akuntabel, serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *