Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Lainnya » Minim Anggaran DPKP Hanya Mampu Bangun Sembilan Unit Rumah di Kawasan Kumuh

Minim Anggaran DPKP Hanya Mampu Bangun Sembilan Unit Rumah di Kawasan Kumuh

  • account_circle bawainfo.id
  • calendar_month Jum, 24 Jan 2025
  • visibility 10
  • comment 0 komentar

PARIMO, Bawainfo.id – Tahun ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Parimo, Hanya memprioritaskan Bantuan Rumah Swadaya (BRS) ke sembilan kawasan kumuh. Bantuan BRS tahun ini lebih kecil, dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2024 jumlah BRS sekitar 78 unit dengan porsi anggaran 1,5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” Saat ditemui Rabu, (23/01/25).

Lanjutnya, Untuk jumlah lokus kawasan kumuh di Parimo terdapat di 20 titik, akan tetapi BRS yang kami salurkan hanya mampu mengcover sembilan kawasan kumuh sesuai SK,” Karena keterbatasan anggaran Tahun ini yang bisa dikelola, hanya mampu memfasilitasi sembilan kawasan tersebut. ungkap Kepala Bidang Perumahan Wildiana S Hanusu.

Sembilan unit Rumah BRS yang diberikan kepada keluarga penerima, yakni, Desa Purwosari, Palasa, Kelurahan Maesa, Loji, Bantaya, Boyantongo, Lebo, Sumber Sari dan Jono Kalora. Dari sembilan BRS ini, sudah termasuk dalam SK lokus kawasan kumuh. “Ujarnya.

“Sedangkan anggaran BRS sendiri kami porsikan sekitar 20 juta per unit Rumah, hanya dengan peningkatan kualitas.

Selanjutnya, dari 20 juta per unit itu, sudah termasuk upah kerja, dan kategori penerima adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah rata-rata.

“Kami juga harus memastikan warga yang menerima BRS telah mempunyai surat kepemilikan tanah, sudah berstatus kawin, dan mampu berswadaya, sesuai syarat penerima. Untuk verifikasi warga penerima bantuan, tim DPKP juga melakukan koordinasi dengan pemerintah desa setempat,”Tutupnya.

  • Penulis: bawainfo.id

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jatah Rp10 Juta/Talang Tambang Ilegal Desa Tombi, Ketua Koperasi Joni Topede Dipanggil Polisi

    Jatah Rp10 Juta/Talang Tambang Ilegal Desa Tombi, Ketua Koperasi Joni Topede Dipanggil Polisi

    • calendar_month Rab, 17 Des 2025
    • account_circle bawainfo.id
    • visibility 19
    • 0Komentar

    PARIMO, bawainfo.id — Ketua Koperasi Desa Tombi, Joni Topede, memenuhi panggilan Polres Parigi Moutong pada Selasa (16/12/2025) untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp10 juta per talang di lokasi penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Tombi, Kecamatan Ampibabo. Klarifikasi tersebut dilakukan menyusul viralnya pemberitaan di sejumlah media mengenai dugaan pungutan yang […]

  • Pj Bupati Richar Arnaldo Terima Kunjungan Pemerintah Kabupaten Poso Soal Kerjasama Desain Ornamen Tapal Batas

    Pj Bupati Richar Arnaldo Terima Kunjungan Pemerintah Kabupaten Poso Soal Kerjasama Desain Ornamen Tapal Batas

    • calendar_month Sab, 11 Jan 2025
    • account_circle bawainfo.id
    • visibility 12
    • 0Komentar

    PARIMO, Bawainfo.id – Diruang kerjanya, Pj. Bupati Parigi Moutong Richard Arnaldo terima kunjungan Pemerintah Kabupaten Poso yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah Poso Ir. Heningsih E G Tampai., M. Si bersama Kepala Dinas PU dan Bapenda. Jumat (10/01/2025). Kunjungan dimaksud terkait membahas kesepakatan bersama Pembangunan Desain Ornamen Tapal Batas antara Kab. Poso dengan Kab. Parigi Moutong. […]

  • Penguatan Lembaga Ekonomi Desa Melalui BUMDES dan Kopdes Merah Putih Bersatu Perkuat ketahanan pangan

    Penguatan Lembaga Ekonomi Desa Melalui BUMDES dan Kopdes Merah Putih Bersatu Perkuat ketahanan pangan

    • calendar_month Sel, 14 Okt 2025
    • account_circle bawainfo.id
    • visibility 12
    • 0Komentar

    PARIMO, bawainfo.id – Program Toraranga menjadi inovasi baru dalam memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Nama Toraranga diambil dari bahasa daerah yang berarti “ingat” atau “saling mengingatkan”. Filosofi ini menjadi dasar semangat sinergi antara dua lembaga ekonomi desa, yakni BUMDes dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, untuk membangun ekosistem rantai pasok pangan yang efisien dan […]

  • Pelantikan ASIAFI Parimo: Energi Baru untuk Gerakan Sehat dan Bugar di Parigi Moutong

    Pelantikan ASIAFI Parimo: Energi Baru untuk Gerakan Sehat dan Bugar di Parigi Moutong

    • calendar_month Sen, 1 Sep 2025
    • account_circle bawainfo.id
    • visibility 11
    • 0Komentar

    PARIMO, bawainfo.id – Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo)  H. Abdul Sahid, menegaskan pentingnya peran Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitnes Indonesia (ASIAFI) sebagai garda terdepan dalam membangun budaya hidup sehat di masyarakat. “Olahraga bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi gaya hidup sehat yang kini semakin dibutuhkan masyarakat. Karena itu, keberadaan ASIAFI sangat strategis dalam memperkuat ketahanan fisik […]

  • DPRD Dukung Penuh Disdikbud Parimo Program Seragam Gratis untuk Sisawa Baru

    DPRD Dukung Penuh Disdikbud Parimo Program Seragam Gratis untuk Sisawa Baru

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle bawainfo.id
    • visibility 18
    • 0Komentar

    PARIMO, bawainfo.id — Program seragam sekolah gratis bagi 15.400 siswa baru di Kabupaten Parigi Moutong mendapat dukungan penuh dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parimo. Dukungan itu disampaikan langsung Ketua Komisi IV, Sutoyo, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo. Selasa, 17 Juni 2025. Program tersebut merupakan bagian […]

  • Bupati Parimo Ultimatum Tambang Emas Ilegal: Stop Merusak, Lindungi Lahan Pangan!

    Bupati Parimo Ultimatum Tambang Emas Ilegal: Stop Merusak, Lindungi Lahan Pangan!

    • calendar_month Rab, 11 Jun 2025
    • account_circle bawainfo.id
    • visibility 13
    • 0Komentar

    PARIMO, bawainfo.id – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, mengeluarkan pernyataan tegas: tambang emas ilegal harus dihentikan demi menyelamatkan lingkungan dan melindungi lahan pertanian pangan. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi aktivitas tambang yang merusak alam dan mengancam ketahanan pangan di wilayahnya. “Sudah sangat jelas saya sampaikan. Ini juga merupakan amanah dari Bapak Gubernur, […]

expand_less