PARIMO, Bawainfo.id – Komisi I DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menyoroti kinerja Pemerintah Daerah setempat yang tidak menyikapi serius polemik pertambangan ilegal.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Parimo, Candra Setiawan saat Rapat Paripurna laporan pokok-pokok pikiran di Gedung Paripurna DPRD Parimo, Selasa 11 Februari 2025.
“Sampai dengan hari ini Pemda parimo belum menyikapi dengan serius soal pertambangan ilegal di daerah ini,” tegasnya.
Sehingga, pihaknya meminta agar pemda hadir dan menyikapi polemik yang terjadi, sebelum ada riak riak lain, setelah demo pro dan kontra yang dilakukan masyarakat tempo hari.
“Kalau hingga saat ini pemda hanya diam tidak menyikapi, di kampung sana rakyat sudah berkonflik hanya karena tambang yang tidak jelas statusnya,” ucapnya.
Dia menambahkan, sebaiknya dilakukan identifikasi siapa saja pemodal atau pelaku tambang ilegal, baik masyarakat lokal maupun luar.
Menurutnya, jika memang Pemda mau melegalkan sebaiknya dilakukan musyawarah bersama sehingga proses melegakan sesuai dengan prosedur.
“Tidak kemudian tiba tiba muncul IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sementara Perda LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) belum berubah,” sentilnya.
Dia menambahkan terkait dengan hal itu Komisi I dan Fraksi PKB mengusulkan agar dibentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait polemik pertambangan ilegal di Parimo.
“Sekali lagi dengan tegas kami meminta persoalan ini diseriusi, karena jika dibiarkan berlarut daerah ini akan mengalami banyak kerugian, pungkasnya.
