Menuju Pemilu Mendatang, PAN Parimo Genjot Konsolidasi Internal Bersama Seluruh Kader
- account_circle bawainfo.id
- calendar_month Sen, 5 Jan 2026
- visibility 30
- comment 0 komentar
Ketua DPD PAN Parimo, Husein Marjengi. Saat Berikan Sambutan di Acara Konsolidasi dan Evaluasi Kepengurusan Periode 2025–2030. (Foto:B4M5)
PARIMO, bawainfo.id — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menggelar konsolidasi dan evaluasi kepengurusan periode 2025–2030. Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu hotel di Parigi, Senin, 5 Januari 2026.
Konsolidasi ini dihadiri Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sulawesi Tengah, Muhammad Ramadhan Maulana, bersama jajaran pengurus dan kader DPD PAN Parimo.
Ketua DPD PAN Parimo, Husein Marjengi, mengatakan konsolidasi tersebut merupakan bagian dari penilaian akhir DPW PAN Sulteng terhadap kesiapan dan kinerja kepengurusan DPD.
“Jika hasil penilaian ini dinyatakan mampu, tentu akan menjadi energi baru bagi kami untuk memperkuat struktur kepengurusan PAN Parimo periode 2025–2030,” ujar Husein dalam sambutannya.
Ia mengungkapkan, sebelum agenda konsolidasi digelar, DPD PAN Parimo telah melakukan rapat internal sebagai langkah awal pemantapan organisasi. Hal itu menjadi dasar bagi para kader dalam menyusun strategi kemenangan menghadapi Pemilu mendatang.
“Untuk memenangkan PAN di Pemilu, dibutuhkan kerja sama dan soliditas seluruh kader. Dengan kebersamaan itu, target yang telah ditetapkan dapat kita raih,” tegasnya.
Husein juga menambahkan, pasca Musyawarah Daerah (Musda) PAN Parimo yang digelar beberapa bulan lalu, berbagai aktivitas kepartaian telah dijalankan sesuai instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maupun DPW.
“Kami sudah memasang struktur kepengurusan partai serta papan pengenal di seluruh DPC yang tersebar di 23 kecamatan se-Kabupaten Parigi Moutong,” jelasnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa seluruh kerja-kerja partai tersebut belum dapat dinilai optimal tanpa adanya legalitas kepengurusan. Menurutnya, Surat Keputusan (SK) DPD PAN menjadi bukti sah dalam menjalankan roda organisasi.
“Kami membutuhkan legalitas itu. Kami sudah mulai bekerja, dan tanpa SK tentu akan menimbulkan pertanyaan publik terkait legitimasi kerja-kerja partai,” pungkasnya.
- Penulis: bawainfo.id
Saat ini belum ada komentar