Longki Djanggola: BUMD Sulteng Harus Dikelola Secara Profesional

PALU, bawainfo.id – Mantan Gubernur Sulawesi Tengah yang kini duduk sebagai anggota Komisi II DPR RI, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sulteng yang dinilainya belum menunjukkan performa maksimal. Hal itu disampaikan Longki saat ikut dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (7/5/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Polibu itu, Komisi II DPR RI yang dipimpin M. Rifqinizamy Karsayuda berdialog dengan Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Wakil Gubernur Reny A. Lamajido, serta para kepala daerah se-Sulteng. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, juga turut hadir.

Baca Juga :  Iqbal Karim: Bidangnya Konsisten Mengawal Tahapan Perencanaan Pembangunan Hingga Terealisasi Dalam APBD

Longki mengungkapkan bahwa stagnasi BUMD bukan hal baru. Bahkan sejak dirinya menjabat sebagai gubernur, berbagai program BUMD banyak yang gagal terealisasi.

“Waktu saya masih Gubernur, BUMD banyak yang hanya sekadar wacana, tak ada yang benar-benar jalan. Saya sampaikan ke Pak Gubernur, ini perlu jadi perhatian serius. BUMD harus dibenahi dan dikelola oleh tenaga profesional,” ujar Longki tegas.

Tak hanya BUMD, mantan orang nomor satu di Sulteng itu juga menyinggung soal manajemen Bank Sulteng yang menurutnya perlu diperkuat dengan kehadiran SDM profesional di bidang perbankan.

“Bank Sulteng harus diisi oleh orang-orang yang paham betul soal dunia keuangan,” katanya.

Baca Juga :  Lewis, Pemda Parimo Berkomitmen Mendukung Program Pembangunan Kecamatan Siniu

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si mengakui tantangan yang dihadapi BUMD dan menyebut pihaknya sudah mulai mengambil langkah pembenahan.

“Kami sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD di Sulteng. Kami ingin memastikan keberadaan mereka benar-benar memberikan nilai tambah bagi daerah,” kata Anwar.

Ia juga menegaskan pentingnya regulasi yang lebih tegas untuk mendorong kinerja BUMD dan BLUD.

“Harapan kami, Komisi II DPR RI bisa mendorong lahirnya regulasi yang tegas dan berpihak pada kepentingan daerah. Ini penting agar BUMD dan BLUD bisa dikelola lebih profesional, transparan, dan akuntabel,” lanjutnya.

Gubernur Anwar juga menyampaikan apresiasi atas masukan dari Longki Djanggola dan menilai kolaborasi dengan para tokoh nasional asal Sulteng sangat penting untuk pembangunan daerah.

Baca Juga :  KADIN Parimo Desak Kapolres Baru Tindak Tegas Tambang Emas Ilegal: Ancaman Serius Masyarakat Petani

“Masukan Pak Longki tentu menjadi perhatian kami. Saya yakin dengan komunikasi dan sinergi yang baik, kita bisa membawa perubahan nyata bagi masyarakat Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Longki sendiri menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan di daerah yang pernah ia pimpin dua periode itu.

“Saya akan terus berkomunikasi dengan Pak Gubernur demi kemajuan Sulawesi Tengah,” ucap Longki, seraya memberi apresiasi terhadap program “Berani” yang diusung Anwar Hafid.

“Langkah Pak Gubernur sudah bagus. Program Berani itu saya apresiasi,” tutup politisi Gerindra tersebut. ***

Penulis: JGB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *