Kick Off Meeting PPSP Ditunda, Parigi Moutong Fokus Selesaikan Dokumen SSK

Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara. (Foto: MRP)

PARIMO, bawainfo.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menunda pelaksanaan Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang sedianya dijadwalkan pada 19 Mei 2025.

Penundaan ini dilakukan karena adanya penyesuaian agenda antara Bappelitbangda dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman setempat. Selasa, 20 Mei 2025.

“Jadwal kegiatan sebenarnya 19 Mei, tapi karena ada sedikit kendala, maka kami sesuaikan dengan Dinas Perumahan,” ujar Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara.

Baca Juga :  Pendidikan Anak di Parimo Diperkuat Lewat 6 Program Strategis

Ia menjelaskan bahwa penyesuaian ini penting karena Parigi Moutong menjadi salah satu dari dua kabupaten di Sulawesi Tengah yang menerima pendampingan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dari pemerintah pusat.

“Ini hasil dari kerja keras kami bersama Dinas PUPRP yang tahun lalu telah melakukan review dokumen SSK. Tahun ini, kita sangat bersyukur bisa kembali mendapatkan pendampingan. Di Sulawesi Tengah hanya Parigi Moutong dan Banggai yang terpilih,” tambahnya.

Baca Juga :  Bupati Parimo Instruksikan Percepatan SK dan Gaji 3.527 PPPK

Lebih lanjut, Nyoman mengatakan bahwa tahun ini akan dilakukan pemutakhiran data dokumen SSK, mengingat baru lima kecamatan yang distudi tera oleh Dinas Kesehatan pada 2024.

“Dokumen SSK ini sangat penting karena menjadi syarat utama untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi. Pemerintah pusat menyarankan agar dokumen ini rampung minimal 50 persen,” jelasnya.

Baca Juga :  RSB BAZNAS Parimo Gelar Aksi Donor Darah, Targetkan 100 Kantong

Ia juga menyebutkan bahwa penyusunan dokumen SSK melibatkan sejumlah OPD, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappelitbangda, serta Dinas Lingkungan Hidup.

Namun, kendala anggaran juga menjadi tantangan tersendiri. “Tahun ini, anggaran Tim Pokja PKP terkena rasionalisasi. Jadi, jika ada rapat kecil, kami gabungkan dengan kegiatan yang sedang berjalan agar tetap berlanjut,” tutupnya.

Penulis: B4M5

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *