PARIMO, bawainfo.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, resmi menetapkan status Tanggap Darurat Bencana (TDB) akibat banjir yang melanda tiga kecamatan di wilayah utara kabupaten tersebut sejak Selasa, 17 Juni 2025.
Penetapan status ini menyusul meluasnya dampak banjir di 12 desa yang tersebar di Kecamatan Bolano, Bolano Lambunu, dan Ongka Malino. Kepala Pelaksana BPBD Parigi Moutong, Rivai, menyampaikan bahwa hingga Kamis, 19 Juni 2025, sebagian wilayah masih tergenang.
“Di Ongka, banjir memang sudah surut, tapi empat desa lain masih terendam,” ujar Rivai saat ditemui di ruang kerjanya. Pada hari Kamis, 19 Juni 2025.
Rincian wilayah terdampak mencakup:
• Kecamatan Ongka Malino: Desa Ongka dan Desa Malino
• Kecamatan Bolano: Desa Bolano, Bolano Barat, Lembah Bomban, Wanamukti Utara, Wanamukti, dan Sritabaang
• Kecamatan Bolano Lambunu: Desa Anutapura, Siendeng, Lambunu Utara, dan Lambunu
Berdasarkan data BPBD, terdapat 112 Kepala Keluarga (KK) atau 448 jiwa terdampak di Desa Bolano, termasuk tujuh bayi. Sebagian warga mengungsi ke Mts 3 Parigi, sementara lainnya mengandalkan rumah kerabat.
BPBD bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan telah membangun posko induk dan dua dapur umum di area pengungsian. Posko kesehatan juga dibuka di lokasi pengungsian, dan poskesdes di desa-desa terdampak dimaksimalkan.
“Untuk korban banjir di Bolano dan Lembah Bomban yang terdampak parah, kami siapkan hunian sementara (huntara) berbahan tenda keluarga,” jelas Rivai.
Rivai menambahkan, bantuan logistik seperti beras akan disuplai oleh Dinas Ketahanan Pangan, dan distribusi obat-obatan terus dilakukan, termasuk pengiriman ke Polindes Wanamukti Utara yang mengalami kekurangan stok.
Pemerintah juga menyoroti penyebab banjir, yakni saluran air (deker) yang terlalu kecil di jalan utama. Kondisi ini sempat mengakibatkan pemadaman listrik di Desa Siendeng karena air masuk ke Kantor PLN.
BPBD berencana berkoordinasi dengan Balai Jalan Provinsi Sulteng dan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk penanganan lanjutan, termasuk normalisasi Sungai Bolano. Namun, keterbatasan anggaran dan alat dari instansi terkait masih menjadi kendala utama.
“Normalisasi sungai butuh perencanaan lintas instansi. Jika status tanggap darurat berlaku, BWS III Sulteng sudah siap bantu dengan alat berat mereka,” pungkas Rivai.
