PARIMO, bawainfo.id – Aroma kontroversi menyeruak dari Desa Sipayo, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong. Kepala Desa Sipayo, Nurdin Ilo Ilo, diduga menabrak aturan dengan menerbitkan surat bercap resmi yang menetapkan pungutan Rp10 juta per unit alat berat bagi pengusaha Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
Surat yang diteken langsung oleh sang kades bersama Ketua BPD itu menjadi dasar musyawarah desa pada Sabtu, 16 Agustus 2025. Ironisnya, forum yang seharusnya menjadi wadah aspirasi warga justru berakhir dengan keputusan “mengesahkan” aktivitas PETI yang jelas-jelas melanggar hukum.
Tokoh Pemuda Sipayo, Rizky, yang hadir dalam pertemuan itu tak bisa menutupi kekecewaannya. Ia menilai kebijakan kades bukan hanya melampaui kewenangan, tetapi juga berpotensi masuk kategori pungli.
“Ini upaya melegalkan sesuatu yang jelas-jelas dilarang. Apalagi pungutan Rp10 juta itu tidak punya dasar hukum. Kami sudah mengingatkan, tapi tidak digubris,” ungkap Rizky dengan nada tegas.
Menurutnya, Kades dan aparatur desa seolah sudah satu suara mendukung PETI. Bahkan dalam rapat, saat Rizky mencoba mengkritisi, kades justru menanggapi dengan kalimat menohok: “Jangan terlalu kritis, tidak usah pikirkan sepuluh tahun ke depan, karena belum tentu kita hidup saat itu.”
Pernyataan tersebut semakin menambah sorotan.
Pasalnya, selain aparat desa, musyawarah juga dihadiri langsung para pengusaha PETI yang ikut menyepakati aturan main, mulai dari kontribusi Rp10 juta per unit hingga giliran mingguan bagi kelompok masyarakat. “Miris, yang harusnya melindungi kepentingan warga malah terkesan memberi karpet merah bagi penambang ilegal,” tutur Rizky.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Sipayo, Nurdin Ilo Ilo, belum memberikan klarifikasi terkait dasar hukum maupun alasan diterbitkannya surat pungutan tersebut.
Keputusan desa ini pun memantik tanda tanya besar: apakah benar demi pembangunan, atau sekadar jalan
pintas yang menjerumuskan?
