PARIMO, bawainfo.id – Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menggelar sosialisasi di Kecamatan Parigi Barat dan Kecamatan Parigi, Kamis (4/9/2025).
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Parigi Moutong, Vadlon, mengatakan Satgas KLB Malaria dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah selaku ketua dan melibatkan sejumlah OPD terkait, mulai dari BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas PU hingga Dinas Kominfo.
“Sosialisasi ini sudah kami lakukan di Kecamatan Sausu, dan akan dilanjutkan ke Parigi Barat, Parigi, Kasimbar, Taopa, Lambunu, hingga Moutong,” jelas Vadlon.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Parigi Moutong, Yunita Tagunu, menuturkan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Siaga Darurat Non Alam KLB Malaria.
“Pada tahun 2024 kita sudah mendapat sertifikat eliminasi malaria karena selama tiga tahun tidak ada kasus. Namun, di awal 2025 ini mulai bermunculan kasus. Sampai 2 September, tercatat ada 183 kasus baru di Parigi Moutong,” ungkap Yunita.
Ia menambahkan, khusus di Kecamatan Parigi Barat tercatat empat kasus malaria. Tiga di antaranya merupakan kasus impor, yakni warga yang tertular di luar daerah kemudian berobat di Parigi Moutong.
“Pemetaan menunjukkan jentik nyamuk anopheles sebagai pembawa parasit malaria masih ada di Parigi Moutong. Karena itu masyarakat harus bersiap dengan kondisi siaga darurat,” ujarnya.
Yunita menyebut langkah pertama Satgas adalah sosialisasi untuk memberi pemahaman kepada kepala desa, kepala sekolah, puskesmas, dan masyarakat. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan massal dengan rapid test malaria di seluruh lapisan masyarakat.
Ia berharap seluruh pihak tetap berkoordinasi, berkolaborasi, dan membangun komunikasi lintas sektor. “Penanggulangan malaria akan berhasil maksimal jika dikerjakan bersama-sama,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari Dinas PMD. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Harry, meminta pemerintah desa berperan aktif dalam pencegahan malaria.
“Kalau penyakit ini tidak diputus, akan semakin banyak dan sulit dikendalikan. Desa juga harus menindaklanjuti SK Bupati tentang Siaga Darurat dengan membuat SK Kepala Desa untuk KLB Malaria,” ujarnya.
Harry menambahkan, juknis akan segera disusun agar bisa menjadi pedoman bagi desa. Ia juga menyarankan agar penanganan teknis seperti pembentukan posko atau screening massal disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing.
