HPA Parimo Desak Penertiban Tambang Ilegal Desa Kayuboko

Ketua HPA Parimo, Ridwan. Foto Istimewa

PARIMO, bawainfo.id – Ketua Himpunan Pemuda Akhairat (HPA) Parigi Moutong (Parimo), Ridwan, menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat. Ia menilai persoalan tersebut sudah terlalu lama dibiarkan sehingga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

“Akibat lambat ditertibkan, lahan tambang berakibat fatal bagi masyarakat,” kata Ridwan,

“Kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI kini semakin nyata terlihat. Sungai yang sebelumnya jernih dipenuhi lumpur, bahkan tanggul penahan air tak lagi mampu menahan derasnya banjir,” ungkap Ridwan, di Parigi, Jumat (12/09/2025).

Baca Juga :  Lahan Pemda Siap, DPRD Dorong Percepatan Pembangunan Kantor Dinkes Baru

Kata dia, setiap musim hujan, desa-desa di sekitar Kayuboko selalu menjadi langganan banjir. akibat lambat ditertibkan, sawah, kebun bahkan rumah warga ikut terendam

Menurutnya, banjir bukan semata karena curah hujan tinggi, melainkan akibat rusaknya daerah tangkapan air akibat aktivitas tambang.

“Ini bukan bencana alam murni, melainkan bencana akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali. Ini jelas bencana yang lahir dari pembiaran,” jelasnya.

Banjir bercampur lumpur yang menerjang pemukiman warga di Desa Air kian memperkuat keluhan masyarakat. Setiap hari, mereka harus berhadapan dengan ancaman bencana lingkungan.

Baca Juga :  Hanya Janji Akan di Tutup: Tambang Ilegal Parimo, Bos PETI Untung, Alam Hancur

Ridwan menegaskan, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret. Menurutnya, tidak cukup hanya dengan imbauan, tetapi harus ada tindakan nyata menertibkan tambang ilegal.

“Kalau tidak, maka masyarakat akan terus menanggung derita yang sama setiap tahunnya,” ujarnya.

Dia juga mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi warganya. Ia menduga ada kepentingan tertentu yang membuat penanganan PETI di Kayuboko berjalan lambat.

“Jangan sampai ada pembiaran, sementara masyarakat terus dirugikan,” katanya.

Lebih jauh, Ridwan mengingatkan bahwa dampak banjir bisa semakin parah jika tidak ada solusi nyata. Longsor, banjir bandang, hingga hilangnya sumber air bersih bisa menjadi bencana lanjutan.

Baca Juga :  Pemkab Parimo Matangkan 19 Program Unggulan

“Siapa yang akan bertanggung jawab jika banjir bandang benar-benar terjadi? Jangan menunggu korban jiwa baru ada tindakan,” tegasnya.

Sejumlah warga juga turut menyampaikan keresahan. Hamsah, warga Desa Air Panas, menuturkan bahwa banjir lumpur membuat akses jalan putus dan merusak lahan pertanian mereka.

“Kami sudah sering minta solusi, tapi sampai sekarang belum ada tindakan nyata. Kalau begini terus, kami yang jadi korban,” pungkasnya.

Penulis: B4M5Editor: Israwati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *