PARIMO, bawainfo.id – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, menegaskan pentingnya langkah cepat dan proaktif Pemerintah Daerah dalam menyikapi kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan, Forkopimda, perbankan, serta seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah, yang digelar di Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (5/11/2025).
Rapat tersebut membahas kebijakan efisiensi anggaran nasional yang berdampak langsung terhadap penurunan nilai transfer ke seluruh daerah, termasuk Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam rapat itu, Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menegaskan pentingnya penerapan keadilan fiskal dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan daerah.
“Dana Bagi Hasil yang adil bukan semata soal angka, tapi soal keadilan pembangunan. Daerah penghasil harus ikut menikmati hasil dari kekayaan buminya sendiri,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Pernyataan tersebut memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperjuangkan alokasi anggaran pusat yang lebih proporsional dan berpihak kepada daerah penghasil sumber daya alam.
Menanggapi hal itu, Bupati Parigi Moutong menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten siap menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan tetap menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal.
“Usulan kami sudah disampaikan langsung ke Badan Anggaran DPR RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB. Kami berharap ada kebijakan afirmatif yang dapat meringankan beban fiskal daerah,” jelas Bupati Erwin.
Bupati mengakui bahwa tingginya belanja pegawai menjadi salah satu tantangan utama yang membutuhkan dukungan regulasi dan solusi dari pemerintah pusat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sejumlah program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Ketahanan Pangan, serta program sosial dan infrastruktur lainnya, akan tetap diupayakan berjalan optimal melalui koordinasi aktif dengan kementerian terkait.
“Khusus program Makanan Bergizi Gratis, kami berharap pengelolanya bersinergi dengan Pemerintah Daerah agar pengawasan dan pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.
Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik agar masyarakat tidak terdampak langsung oleh penyesuaian fiskal.
“Yang terpenting, masyarakat tidak boleh dirugikan. Kami akan terus berkoordinasi agar Dana Transfer Daerah, termasuk Dana Pokok Pikiran (Pokir), tetap mengalir ke Parigi Moutong,” tegas Bupati Erwin Burase.
Melalui langkah-langkah strategis, efisiensi kebijakan, dan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan fiskal nasional. (**)
