PARIMO, bawainfo.id – Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Drs. Alfres Masboy Tonggiroh, menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan kepentingan petani saat menggelar reses di Desa Beraban, Kecamatan Balinggi, Rabu malam (22/04/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Alfres tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga menyoroti serius kondisi petani durian montong yang tengah mengalami penurunan produksi akibat serangan penyakit yang dikenal warga dengan sebutan “Bangkalan”.
Warga mengungkapkan, hasil panen durian montong yang sebelumnya mampu mencapai 10 ton kini merosot drastis hingga tersisa sekitar 1 ton. Kondisi itu dinilai mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat, mengingat durian montong menjadi salah satu komoditas unggulan di wilayah tersebut.
Menanggapi hal itu, Alfres meminta instansi terkait, khususnya Dinas Pertanian, segera turun tangan melakukan penelitian dan penanganan terhadap penyakit yang menyerang tanaman warga.
“Petani durian kita ini pahlawan ekonomi daerah, bahkan produknya sudah menembus pasar ekspor. Tetapi ketika pohon mereka terserang penyakit, pemerintah tidak boleh tinggal diam. Saya minta Dinas Pertanian segera menurunkan tim ahli agar petani tidak dibiarkan berjuang sendiri,” tegasnya di hadapan masyarakat.
Selain persoalan pertanian, Alfres juga menanggapi aspirasi warga terkait kondisi Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES) di Dusun 2 yang selama ini kerap memicu banjir hingga merendam pemukiman warga dan area pura.
Ia menjelaskan, saat ini Pemda Parigi Moutong tengah melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp200 miliar akibat tekanan ekonomi global dan meningkatnya beban belanja pegawai P3K. Meski demikian, menurutnya, kebutuhan mendesak masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Kita harus jujur bahwa kondisi anggaran sedang terbatas. Namun untuk persoalan irigasi dan penanganan banjir di Beraban, ini tetap menjadi prioritas yang harus diperjuangkan,” ujarnya.
Alfres juga meminta Pemerintah Desa segera menyiapkan proposal teknis lengkap beserta titik koordinat lokasi agar usulan perpanjangan saluran irigasi sepanjang 550 meter dapat segera dimasukkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, masyarakat turut mengusulkan bantuan material pembangunan Pura Puncaksari. Menanggapi hal tersebut, Alfres menyatakan siap membantu melalui dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, dengan syarat seluruh administrasi dan legalitas lahan harus lengkap.
“Bantuan rumah ibadah bisa dibantu, tetapi seluruh dokumen harus jelas, mulai dari sertifikat atau surat keterangan tanah hingga titik koordinat lokasi. Ini penting agar seluruh proses berjalan aman dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” jelasnya.
Menutup kegiatan reses, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu kembali menegaskan sikapnya menolak aktivitas pertambangan di wilayah Balinggi dan Torue demi menjaga keberlangsungan lahan pertanian dan ketahanan pangan daerah.
“Balinggi adalah salah satu lumbung pangan kita. Saya secara pribadi dan kelembagaan menolak aktivitas tambang di wilayah ini. Fokus kita adalah memperkuat sektor pertanian, memperbaiki infrastruktur, dan membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat,” pungkasnya.