PARIMO, bawainfo.id – Isu relokasi pemukiman akibat rencana masuknya perusahaan smelter menjadi perhatian utama warga saat Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Mustakim Kono, melaksanakan agenda Reses Masa Persidangan II tahun 2026 di Kantor Desa Toraranga, Kecamatan Siniu, Sabtu (25/04/2026).
Kekhawatiran masyarakat terkait kabar relokasi tersebut mengemuka di tengah agenda penyerapan aspirasi yang dihadiri unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga dari sejumlah wilayah di Kecamatan Siniu.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Toraranga, Kepala Desa Silangan Barat, Kepala Desa Tandaigi, Kepala Desa Marantale, serta Ketua BPD Toraranga. Kehadiran para kepala desa tersebut mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan legislatif dalam mengawal pembangunan di wilayah Dapil I.
Selain isu relokasi, masyarakat Dusun I Desa Toraranga juga menyampaikan berbagai usulan pembangunan yang dinilai mendesak. Sejumlah aspirasi yang disampaikan meliputi kebutuhan pipa air bersih, bantuan bibit durian Montong, pengadaan kursi PKK, pemasangan instalasi listrik bagi 59 kepala keluarga, perbaikan jalan usaha tani, hingga peningkatan upah pekerja lokal.
Di sela-sela dialog bersama masyarakat, Mustakim Kono yang akrab disapa Takim secara khusus memberikan penjelasan terkait isu relokasi masyarakat akibat masuknya perusahaan smelter yang belakangan berkembang di tengah warga.
Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar dan meminta masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu yang belum memiliki kejelasan.
“Saya tegaskan, informasi itu tidak benar. Prinsip saya jelas, jika perusahaan datang untuk membawa kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, saya akan berdiri paling depan bahkan jika perlu menggelar karpet merah untuk menyambut mereka. Namun jika kehadiran perusahaan justru menyengsarakan masyarakat, saya juga yang akan berdiri di garda terdepan bersama masyarakat untuk menghadangnya,” tegas Mustakim disambut antusias warga.
Menanggapi berbagai aspirasi pembangunan yang disampaikan masyarakat, Mustakim meminta pemerintah desa agar segera menyiapkan proposal resmi sebagai dasar administrasi untuk proses pengawalan program.
Ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini sedang menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, namun menurutnya hal tersebut tidak boleh menjadi penghalang dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
“Saya telah mencatat seluruh aspirasi masyarakat. Meskipun kondisi anggaran daerah saat ini sedang efisiensi, saya tidak akan tinggal diam. Saya akan terus berjuang melalui jalur politik, baik di tingkat provinsi maupun pusat, agar program-program yang dibutuhkan masyarakat Siniu tetap dapat direalisasikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa akan terus dilakukan agar setiap program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat.
“Yang terpenting adalah memastikan pembangunan yang diperjuangkan sesuai kebutuhan masyarakat dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” pungkasnya.