PARIMO, bawainfo.id – DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) memperjuangkan percepatan penanganan bencana dan dukungan pemerintah pusat dengan melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Selasa (23/6/2026). Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi penanganan pascabencana yang belakangan melanda sejumlah wilayah di Parimo.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Subbidang Direktorat Penanganan Darurat BNPB RI, Johan Fredi Pakpahan, S.Sos. Agenda itu menjadi bagian dari upaya DPRD memperjuangkan percepatan penanganan darurat sekaligus dukungan pemerintah pusat bagi daerah terdampak bencana.
Rombongan DPRD dipimpin Sutoyo, didampingi Mohamad Irfain, Imam Muslihun, Yushar, Arnol, Rusno Tanriono, Hi. Wardi, dan Hi. Sami.
Dalam pertemuan tersebut, para anggota DPRD menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pascabencana. Mereka menyoroti dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang menyebabkan kerusakan rumah warga di wilayah Torue dan Tolai, serta banjir yang melanda sejumlah kecamatan seperti Parigi, Parigi Selatan, Parigi Barat, dan Balinggi akibat tingginya curah hujan.
Bencana tersebut tidak hanya merusak rumah dan fasilitas umum, tetapi juga berdampak terhadap sektor pertanian masyarakat. Ratusan rumah dilaporkan terendam, sementara puluhan hektare lahan produktif mengalami kerusakan.
Dalam kesempatan itu, DPRD mengajukan sejumlah usulan dan konsultasi terkait penanggulangan bencana. Salah satu fokus pembahasan adalah dukungan anggaran penanganan darurat, termasuk mekanisme pengajuan Dana Siap Pakai (DSP), bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta penguatan program ketahanan bencana daerah.
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan upaya mitigasi melalui pembaruan peta risiko bencana, pemasangan sistem peringatan dini banjir di wilayah rawan, hingga penguatan Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di kawasan pesisir Teluk Tomini.
Aspek kedaruratan turut menjadi perhatian para legislator. Mereka meminta dukungan percepatan distribusi logistik ketika akses transportasi terganggu akibat bencana, penambahan armada evakuasi seperti perahu karet, serta bantuan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Tak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, DPRD juga mengangkat isu rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sejumlah usulan yang disampaikan meliputi pembangunan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi sungai, hingga program pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan yang terdampak cukup besar.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Johan Fredi Pakpahan menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD Parimo yang aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya penanganan bencana.
Menurutnya, Parimo merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi maupun aktivitas tektonik. Karena itu, BNPB berkomitmen memberikan asistensi dan memperkuat koordinasi dengan pemda agar penanganan darurat dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar dukungan logistik, armada evakuasi, serta bantuan kedaruratan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai regulasi,” ujar Johan.
Melalui kunjungan kerja tersebut, DPRD berharap terjalin sinergi yang lebih kuat dengan BNPB RI sehingga proses pemulihan pascabencana dapat dipercepat, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.