PARIMO, bawainfo.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (DPRD Parimo) memperjuangkan kepastian bantuan pestisida serta perbaikan infrastruktur pertanian untuk mendukung produktivitas petani menjelang musim tanam 2026–2027. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan konsultasi ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Direktorat Pestisida, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI dipimpin Wakil Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto, S.Sos. Turut mendampingi Anggota DPRD lintas komisi, yakni Suyadi, Moh. Irfa’in, SH, Rusno Tandriono, Arnol, SH, Salimun Mantjabo, dan Hi. Sami.
Rombongan DPRD Parimo diterima langsung oleh perwakilan Kementan RI, Lolitha Tasik Taparan, S.Si., M.Sc.
Dalam pertemuan tersebut, Sayutin Budianto menegaskan bahwa kunjungan itu bertujuan memastikan ketersediaan bantuan pestisida bagi petani Parimo menjelang musim tanam 2026–2027. Berdasarkan kondisi di lapangan, sejumlah wilayah di Parimo saat ini menghadapi ancaman serangan hama wereng, ulat grayak, dan tikus sawah.
“Prinsip kami jelas, petani harus punya kepastian saprodi sebelum musim tanam. Jangan sampai lahan siap, pestisidanya belum turun,” tegas Sayutin.
Selain memastikan ketersediaan sarana produksi, DPRD Parimo juga mendorong transparansi dalam penyaluran bantuan. Moh. Irfa’in menekankan pentingnya keterbukaan mekanisme distribusi bantuan kepada kelompok tani.
Usulan tersebut didukung Salimun Mantjabo, Arnol, SH, dan Hi. Sami yang meminta agar jadwal penyaluran serta kuota bantuan untuk setiap kecamatan disampaikan secara terbuka guna mengantisipasi terjadinya penyelewengan.
Pada kesempatan yang sama, Rusno Tandriono mengusulkan perbaikan jaringan irigasi di Desa Palasa, Kecamatan Palasa. Menurutnya, infrastruktur pengairan yang memadai menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan produktivitas sawah sekaligus mendukung efektivitas penggunaan pestisida.
Sementara itu, Suyadi menyoroti persoalan hama yang terus berulang di Kecamatan Mepanga dan Ongkamalino. Menurutnya, sistem tanam IP300 atau tiga kali tanam dan tiga kali panen dalam setahun menyebabkan siklus hama dan tikus tidak pernah terputus sehingga biaya produksi petani semakin meningkat.
Karena itu, ia mengusulkan agar Kementan RI mengoptimalkan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam mendampingi petani melalui Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Selain itu, ia juga meminta dukungan stimulan berupa bantuan insektisida dan rodentisida melalui Dinas Pertanian untuk membantu menekan biaya produksi petani.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Lolitha Tasik Taparan mengapresiasi inisiatif DPRD Parimo dalam memperjuangkan kebutuhan petani. Pihaknya menyatakan seluruh usulan akan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Kementan RI juga meminta DPRD Parimo bersama dinas terkait segera melengkapi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) terbaru, peta sebaran hama, serta dokumen usulan perbaikan irigasi Palasa untuk dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP).
“Untuk periode 2026–2027, kami berupaya mengantisipasi kekosongan pestisida di wilayah rawan. Pendampingan PHT serta dukungan logistik pengendalian hama akan kami sinkronkan dengan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah,” pungkasnya.