PARIMO, bawainfo.id – Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo), H. Abdul Sahid, turun langsung meninjau kondisi jalan dan aliran sungai yang terdampak banjir di Desa Air Panas, Senin (3/8/2026).
Didampingi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan tokoh masyarakat, Abdul Sahid melihat langsung kerusakan jalan serta kondisi sungai yang dipenuhi material sedimentasi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu aktivitas dan akses masyarakat.Di hadapan warga, Abdul Sahid menegaskan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam.
Menurutnya, normalisasi jalan dan sungai menjadi langkah awal yang segera dilakukan, termasuk membuka kembali akses masyarakat yang terdampak.
“Kalau masyarakat percaya, berikan saya kesempatan dua sampai tiga hari untuk mengatur peralatan. Kita perbaiki ini dulu, karena kalau dibiarkan, kerusakannya akan semakin besar,” tegas Abdul Sahid.
Ia mengatakan, penanganan awal akan difokuskan pada penimbunan sejumlah titik jalan yang berlubang dan mengalami kerusakan agar akses masyarakat dapat kembali digunakan dengan aman.
“Kita akan lakukan penimbunan dulu pada bagian yang berlubang. Insyaallah, pemerintah akan melakukan pekerjaan itu,” ujarnya.
Selain jalan utama, kondisi jalan alternatif menuju Desa Olobaru turut menjadi perhatian dalam dialog antara Wakil Bupati dan masyarakat.Jalur alternatif tersebut dinilai memiliki peran penting sebagai akses masyarakat, terutama saat jalan utama sedang diperbaiki atau kembali terdampak banjir.
Menanggapi aspirasi tersebut, Abdul Sahid memastikan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menindaklanjutinya.
“Jalan alternatif ini juga akan kita lihat dan kita koordinasikan. Jangan sampai ketika jalan utama dikerjakan, masyarakat tidak memiliki akses,” katanya.
Wabup mengungkapkan dirinya telah beberapa kali turun langsung meninjau lokasi tersebut, termasuk melakukan upaya normalisasi pada waktu sebelumnya. Namun, ia menyayangkan penanganan yang telah dilakukan tidak berlanjut secara konsisten.
“Saya pernah membuktikan. Baru beberapa hari saya dilantik, saya sudah turun tangan. Cuma sayangnya tidak ditindaklanjuti. Insyaallah, ketika ini kita lakukan, normalisasi akan kita lakukan secara rutin,” tegasnya.
Menurutnya, normalisasi tidak boleh hanya dilakukan ketika banjir terjadi. Upaya tersebut harus dilaksanakan secara berkala untuk mengantisipasi pendangkalan, penumpukan material, dan peningkatan debit air yang berpotensi mengancam akses masyarakat.
Persoalan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut juga menjadi perhatian Wakil Bupati.Abdul Sahid menegaskan setiap kegiatan pertambangan harus memiliki legalitas dan memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan.
“Kalau tambang ini sudah berstatus legal, tidak ada satu pun item yang boleh ditinggalkan. Kalau ada perusahaan yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan, maka dia tidak bisa bekerja,” jelasnya.
Ia menegaskan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Selain itu, perusahaan pertambangan yang telah memiliki legalitas juga wajib memenuhi ketentuan teknis, termasuk memiliki Kepala Teknik Tambang (KTT) yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional di lapangan.
“Kalau legalitasnya tidak jelas, tentu akan menjadi perhatian,” ujarnya.
Untuk mempercepat penanganan kerusakan, Abdul Sahid menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait guna menurunkan alat berat ke lokasi.
Menurutnya, langkah tersebut mendesak dilakukan agar normalisasi jalan dan sungai dapat segera dilaksanakan sehingga akses masyarakat kembali terbuka dan kerusakan tidak semakin meluas.
“Saya akan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk turun melakukan normalisasi. Berikan saya kesempatan untuk mengatur peralatan. Insyaallah, saya akan berada di depan untuk memperbaiki ini,” tegasnya.
Di hadapan masyarakat, Abdul Sahid juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga lingkungan dan bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam menangani dampak banjir.
Ia menegaskan keselamatan dan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana upaya kita agar jalan ini bisa normal kembali. Saya menganggap masyarakat sebagai orang tua saya. Karena itu, saya akan berupaya memberikan yang terbaik,” pungkasnya.
Pemerintah daerah berharap langkah cepat berupa normalisasi jalan dan sungai, disertai rencana perbaikan akses alternatif menuju Desa Olobaru, dapat segera memberikan solusi bagi masyarakat sekaligus mencegah dampak kerusakan yang lebih luas di wilayah tersebut.