Scroll untuk baca artikel
Example 700x550
Example floating
Example floating
Example 728x250
Daerah

Bupati Erwin Burase Usulkan Percepatan Infrastruktur Parigi Moutong, 60,93 Persen Jalan Kabupaten Rusak Berat

×

Bupati Erwin Burase Usulkan Percepatan Infrastruktur Parigi Moutong, 60,93 Persen Jalan Kabupaten Rusak Berat

Sebarkan artikel ini

PARIMO, bawainfo.id – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom., mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan anggaran melalui APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Dorongan tersebut didasari masih besarnya kesenjangan infrastruktur, terutama kondisi jalan kabupaten yang mencapai 977,73 kilometer atau 60,93 persen dalam kategori rusak berat dari total panjang 1.603,89 kilometer.

Upaya tersebut disampaikan Erwin melalui audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia di ruang rapat kementerian tersebut, Kamis (19/11/2026). Dalam pertemuan itu, Pemkab Parimo memaparkan sejumlah kebutuhan strategis yang memerlukan dukungan pemerintah pusat, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, perumahan, telekomunikasi, hingga transportasi dan pengelolaan persampahan.

Example 300x600

Dalam audiensi tersebut, Erwin didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bappelitbangda, Kepala DPKAD, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPRP, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rombongan Pemkab Parimo diterima langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Ariuly Hutahayan, bersama Karo Umum dan Keuangan, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria dan Tata Ruang, Asisten Deputi Peningkatan Akses Perumahan, serta Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan.

Dalam kesempatan tersebut, Erwin memaparkan kondisi aktual pembangunan daerah melalui materi bertajuk Membangun Konektivitas, Menggerakkan Pertumbuhan Kawasan: Dukungan Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Parigi Moutong. Paparan itu menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur terintegrasi untuk mendukung optimalisasi potensi daerah di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan berkelanjutan.

Parimo memiliki jumlah penduduk mencapai 461.576 jiwa, wilayah daratan seluas 6.231,85 kilometer persegi, serta garis pantai sepanjang 510 kilometer. Potensi tersebut menempatkan daerah ini sebagai salah satu kawasan yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian Sulawesi Tengah. Namun, kesenjangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah masih menjadi hambatan dalam memaksimalkan potensi tersebut.

Dari total panjang jalan kabupaten 1.603,89 kilometer, baru 502,37 kilometer atau 31,32 persen yang berada dalam kondisi baik. Sementara itu, sepanjang 977,73 kilometer atau 60,93 persen mengalami rusak berat.

Kondisi tersebut berdampak terhadap mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, akses pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi antarkecamatan dan desa. Untuk mengatasi persoalan konektivitas, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan 28 unit jembatan dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp68,095 miliar.

Peningkatan dan rehabilitasi jalan serta jembatan menjadi kebutuhan penting, khususnya pada ruas-ruas penghubung sentra produksi pertanian dan kawasan pesisir.

Selain infrastruktur jalan, kebutuhan penanganan 19.716 unit rumah tidak layak huni (RTLH) juga disampaikan dalam audiensi tersebut. Jumlah tersebut masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah setelah pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026.

Persoalan permukiman juga mencakup kawasan kumuh seluas 67,08 hektare yang tersebar di 12 kecamatan dan 21 desa/kelurahan. Untuk itu, Pemkab Parimo mengharapkan perluasan program Inpres/BSPS, penataan kawasan kumuh, serta dukungan pembangunan rumah susun bagi aparatur sipil negara (ASN) dan rumah susun maupun rumah khusus pesantren.

Pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan turut menjadi perhatian. Dari 19 perumahan yang tercatat, belum ada yang menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah untuk dikelola sebagai aset daerah. Kondisi ini membutuhkan penguatan pendampingan teknis, kepastian mekanisme penyerahan aset, serta penyelesaian persoalan administrasi.

Di sektor telekomunikasi, masih terdapat 94 desa dari total 278 desa di Parimo yang berstatus blankspot atau memiliki kualitas sinyal rendah. Keterbatasan jaringan tersebut berdampak terhadap akses masyarakat dalam memperoleh informasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta berbagai layanan pemerintahan berbasis digital.

Menanggapi kondisi itu, pemerintah daerah mengusulkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di 94 desa, penyediaan akses internet publik gratis, penyambungan jaringan backbone fiber optik, serta dukungan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sementara itu, pada sektor perhubungan, Pemkab Parimo mendorong optimalisasi pelabuhan pengumpan di Parigi, Tinombo, dan Moutong, pengembangan Tol Laut, serta peningkatan layanan penyeberangan Toboli–Wakai.

Usulan lainnya adalah pembangunan Rest Area Kabupaten Parimo di wilayah utara. Rencana tersebut telah didukung kesiapan lahan atau land clearing, termasuk denah dan desain teknis.

Fasilitas tersebut direncanakan tidak hanya menjadi tempat istirahat pengguna jalan, tetapi juga pusat layanan perjalanan, ruang promosi produk lokal, sarana pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah utara.

Kebutuhan pengelolaan persampahan juga masuk dalam materi yang disampaikan kepada pemerintah pusat. Hal ini mengingat timbulan sampah di Parimo mencapai 84.237 ton per tahun atau sekitar 230,8 ton per hari.

Menanggapi paparan tersebut, Ronny Ariuly Hutahayan memberikan arahan terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur dan permukiman di Parimo. Audiensi ini menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas, dukungan program, serta langkah percepatan pembangunan kewilayahan.

Erwin menegaskan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar.

“Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur. Karena itu, diperlukan dukungan APBN dan sinkronisasi lintas kementerian agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan terarah,” demikian substansi penegasan Erwin dalam paparannya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak sekadar menghadirkan jalan, jembatan, perumahan, jaringan telekomunikasi, maupun fasilitas transportasi. Lebih dari itu, pembangunan tersebut diperlukan untuk membuka keterisolasian wilayah, memperpendek jarak pelayanan, memperlancar aktivitas ekonomi, dan memperluas pemerataan kesempatan bagi masyarakat.

Di akhir pemaparannya, Erwin juga mengundang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk berkunjung langsung ke Parimo, melihat potensi agribisnis, serta meninjau sejumlah lokasi prioritas pembangunan.

Kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran langsung mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan arah pembangunan ke depan.

Melalui semangat Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan Melalui Gerbang Desa, Pemkab Parimo terus mendorong agar potensi daerah dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *