PARIMO, bawainfo.id – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, mengeluarkan pernyataan tegas: tambang emas ilegal harus dihentikan demi menyelamatkan lingkungan dan melindungi lahan pertanian pangan. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi aktivitas tambang yang merusak alam dan mengancam ketahanan pangan di wilayahnya.
“Sudah sangat jelas saya sampaikan. Ini juga merupakan amanah dari Bapak Gubernur, terkait aktivitas tambang ilegal yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” ujar Bupati Erwin saat memberikan keterangan di Parigi, Rabu malam, 4 Juni 2025.
Erwin menegaskan, Pemkab Parimo bersama Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, serta para pemangku kepentingan telah sepakat untuk segera menghentikan seluruh aktivitas pertambangan emas ilegal.
Menurutnya, Kabupaten Parimo memiliki kekayaan alam yang melimpah dan harus dimanfaatkan secara bijak, berizin, serta tidak merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat.
“Dalam waktu dekat, seluruh aktivitas tambang ilegal akan dihentikan untuk dilakukan penataan. Parimo punya potensi luar biasa, tapi harus dimanfaatkan dengan cara yang benar—berizin, ramah lingkungan, dan tidak mengganggu lahan pertanian serta perkebunan warga,” tegasnya.
Terkait penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang berada dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri ESDM, Erwin menegaskan tidak boleh terjadi tumpang tindih. LP2B, katanya, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan diperkuat oleh peraturan daerah.
“Aturannya jelas. Bila LP2B dialihfungsikan, wajib ada ganti rugi yang nilainya setara atau lebih luas dari lahan yang digunakan. Ini penting. Jangan abaikan karena lahan pertanian adalah fondasi utama perekonomian kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Erwin juga menyoroti maraknya praktik pengeboman ikan di wilayah perairan Teluk Tomini yang merusak ekosistem laut. Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Kapolres Parimo untuk segera mengambil tindakan tegas.
“Pengeboman ikan di Teluk Tomini ini sudah sangat meresahkan. Saya tahu betul karena sering turun langsung ke laut. Ini juga harus segera dihentikan,” tegasnya lagi.
Bupati juga menekankan pentingnya agar setiap proses perizinan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak bertentangan dengan perlindungan LP2B. Ia berharap, semua pihak dapat bersinergi menjaga sumber daya alam demi pembangunan berkelanjutan di Parigi Moutong.
