Scroll untuk baca artikel
Example 700x550
Example floating
Example floating
Example 728x250
Berita

Temuan Rp189 Juta di Dinkes Parimo, DPRD Minta Evaluasi Serius

×

Temuan Rp189 Juta di Dinkes Parimo, DPRD Minta Evaluasi Serius

Sebarkan artikel ini
Muhammad Basuki Komis III DPRD Perigi Moutong Partai PKS. (Foto:istimewa)

PARIMO, bawainfo.id – Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong tercatat sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) dengan temuan pembayaran listrik terbesar dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nilai temuan tersebut mencapai sekitar Rp189.751.000, atau mendekati Rp200 juta.

Besarnya nilai temuan memicu evaluasi serius dalam rapat pembahasan yang dipimpin Muhammad Basuki. Namun, rapat belum mampu menuntaskan pembahasan detail penyebab temuan sehingga harus dijadwalkan ulang. Kamis, 12 Februari 2026.

Example 300x600

Basuki mengungkapkan, temuan itu diduga berkaitan dengan mekanisme pembayaran listrik yang melibatkan pihak ketiga, yakni melalui Kantor Pos. Skema tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi apabila tidak dibarengi pengawasan serta pencatatan yang ketat.

“Kami ingin mengetahui secara rinci kendala teknisnya, karena pembayaran melalui pihak ketiga memiliki risiko kesalahan persepsi dan pencatatan,” ujar Basuki.

Dalam rapat tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Dinas menyampaikan bahwa pejabat yang sebelumnya mengelola pembayaran listrik telah diganti.

Pergantian ini disebut sebagai langkah awal pembenahan internal. Selain itu, Dinas Kesehatan menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem pengelolaan pembayaran agar temuan serupa tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya.

Meski demikian, Basuki menegaskan komitmen tersebut masih perlu diuji melalui evaluasi berkelanjutan.

Menurutnya, nilai temuan yang besar mengindikasikan potensi kelemahan dalam pengawasan internal maupun mekanisme verifikasi pembayaran.

“Komitmen sudah disampaikan, tetapi efektivitasnya akan terlihat pada pemeriksaan berikutnya. Ini yang akan kita pantau,” tegasnya.

Ia menambahkan, temuan BPK seharusnya menjadi alarm perbaikan tata kelola keuangan daerah, bukan sekadar persoalan pengembalian anggaran.

Rapat lanjutan dijadwalkan kembali setelah seluruh dokumen pendukung disiapkan, guna memastikan penyebab temuan dapat diurai secara transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *