PARIMO, bawainfo.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mengumumkan hasil tes urine massal yang dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Dari 1.108 peserta yang menjalani pemeriksaan, sebanyak 31 orang dinyatakan positif berdasarkan hasil uji laboratorium awal, terdiri atas 28 aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta tiga pelajar.
Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, mengatakan sebanyak 1.077 peserta dinyatakan negatif, sedangkan 31 peserta lainnya akan menjalani tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
“Dari 1.108 orang yang diperiksa, sebanyak 1.077 orang hasilnya negatif dan 31 orang positif, terdiri dari 28 ASN dan tiga orang siswa,” ujar Abdul Sahid kepada awak media, Senin (3/8/2026).
Berdasarkan hasil uji laboratorium BNN, sebanyak 12 peserta terdeteksi mengandung metamfetamin, tujuh peserta mengandung kombinasi metamfetamin dan amfetamin, sedangkan sembilan peserta terdeteksi mengandung Benzodiazepine (Benzo).
Sementara itu, tiga pelajar juga terdeteksi mengandung kombinasi metamfetamin dan amfetamin.Meski demikian, Kepala BNN Kabupaten Poso, AKBP Pradiptya Mahayana, menegaskan bahwa hasil positif pada pemeriksaan urine tidak serta-merta menunjukkan adanya penyalahgunaan narkotika.
Menurutnya, khusus sembilan peserta yang terdeteksi mengandung Benzodiazepine, zat tersebut berasal dari obat penenang yang dikonsumsi untuk kepentingan medis berdasarkan resep dokter.
“Zat Benzo tidak dapat langsung disimpulkan sebagai penyalahgunaan narkotika. Harus dilihat riwayat pengobatannya dan dibuktikan dengan resep dokter,” jelas Pradiptya.
Ia mengungkapkan, temuan serupa juga dialami salah seorang anggota DPRD yang hasil tes urinenya menunjukkan kandungan Benzo karena sedang menjalani pengobatan sesuai anjuran dokter.
Sementara itu, peserta yang terdeteksi mengandung metamfetamin maupun kombinasi metamfetamin dan amfetamin akan menjalani asesmen lanjutan oleh BNN. Hasil asesmen tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan, termasuk kemungkinan menjalani rehabilitasi.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyatakan siap memfasilitasi proses rehabilitasi bagi ASN maupun pelajar yang memenuhi kriteria berdasarkan hasil asesmen. Pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan di Parigi maupun di Poso.
Abdul Sahid menegaskan, pemerintah mengedepankan pendekatan penyelamatan dan pembinaan sebagai upaya membantu peserta yang terindikasi, dibandingkan langsung mengedepankan penindakan hukum.
“Kami memprioritaskan edukasi dan rehabilitasi. Namun apabila setelah menjalani pembinaan tidak ada perubahan, maka akan kami serahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia berharap seluruh peserta yang terindikasi dapat bersikap kooperatif mengikuti proses asesmen dan rehabilitasi.
“Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan lingkungan birokrasi dan dunia pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong yang bersih dari penyalahgunaan narkotika,” pungkasnya.