PARIMO, bawainfo.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) membahas pengendalian inflasi daerah sekaligus peluang dukungan akses internet berbasis satelit Starlink bagi wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan. Pembahasan tersebut berlangsung dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ruang Rapat Bupati Parimo, Senin (16/11/2026).
Pertemuan dipimpin Wakil Bupati Parimo H. Abdul Sahid, S.Pd., M.Pd., dan dihadiri Pimpinan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Muhamad Irfan Sukarna, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Abdul Sahid menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah, melindungi daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan. Upaya tersebut membutuhkan koordinasi dan komitmen bersama, bukan hanya tanggung jawab satu instansi.
“Komoditas kebutuhan pokok masyarakat harus tersedia dalam jumlah yang cukup, dengan harga terjangkau, serta dapat didistribusikan secara merata hingga ke seluruh wilayah Parimo,” tegasnya.
Melalui HLM tersebut, pemerintah daerah juga mendorong evaluasi perkembangan inflasi, identifikasi risiko kenaikan harga, serta penyusunan langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi kepada masyarakat.
Selain persoalan inflasi, Abdul Sahid menyoroti percepatan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan penerapan transaksi digital, baik pada sisi penerimaan maupun belanja daerah, guna mengoptimalkan pendapatan, memperkuat pengelolaan keuangan, dan meminimalkan potensi kebocoran transaksi pemerintahan.
Sementara itu, Muhamad Irfan Sukarna menyoroti posisi Parimo sebagai salah satu daerah penghasil komoditas pangan dan perikanan di Sulawesi Tengah. Komoditas seperti beras, cabai, bawang, hasil hortikultura, hingga perikanan memiliki potensi besar dalam mendukung pasokan pangan.
Namun, tingginya distribusi komoditas ke luar daerah perlu diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat agar tidak memicu kenaikan harga di daerah penghasil. Cabai dan ikan menjadi dua komoditas yang mendapat perhatian karena turut memengaruhi perkembangan inflasi.
Persoalan digitalisasi turut mengemuka dalam sesi diskusi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Parimo, Idhamsya, menanyakan peluang dukungan Bank Indonesia dalam penyediaan fasilitas internet berbasis satelit Starlink bagi desa-desa yang masih mengalami keterbatasan jaringan atau berada di wilayah blank spot.
Menanggapi hal tersebut, Irfan menjelaskan bahwa Bank Indonesia berpeluang memberikan bantuan fasilitas Starlink beserta biaya langganan selama satu tahun. Dukungan itu terutama dapat dipertimbangkan untuk lokasi yang berkaitan langsung dengan pengembangan digitalisasi ekonomi dan transaksi non-tunai.
Menurutnya, fasilitas tersebut dapat diarahkan untuk mendukung digitalisasi pasar, transaksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pembayaran retribusi secara digital, hingga penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di kawasan wisata.
Kawasan wisata yang belum memiliki jaringan internet memadai menjadi salah satu lokasi yang dapat dipertimbangkan. Ketersediaan akses internet memungkinkan pembayaran tiket masuk dan aktivitas ekonomi masyarakat dilakukan secara digital.
Meski demikian, Irfan menyebut dukungan tersebut memiliki keterbatasan anggaran karena Bank Indonesia harus menjangkau 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Penentuan lokasi bantuan perlu mempertimbangkan skala prioritas dan dampak langsung terhadap pengembangan digitalisasi daerah.
Ia juga mempersilakan Pemkab Parimo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengajukan proposal permohonan dukungan. Usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama untuk menentukan lokasi dan kebutuhan yang sesuai dengan peran serta kewenangan Bank Indonesia.
Peluang dukungan Starlink diharapkan dapat memperluas ekosistem digital di Parimo, terutama dalam penggunaan QRIS dan transaksi non-tunai. Digitalisasi juga diarahkan untuk mendukung sektor perdagangan, UMKM, pasar, retribusi, dan pariwisata.
Melalui HLM TPID dan TP2DD, Pemkab Parimo bersama Bank Indonesia dan pemangku kepentingan terkait berupaya memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mempercepat transformasi digital, termasuk menjangkau wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses internet.




