PARIMO, bawainfo.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mendorong penguatan penegakan peraturan daerah (Perda) melalui kolaborasi lintas instansi, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Sinergi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, aparatur pemerintah, dan badan hukum terhadap aturan yang berlaku.
Upaya tersebut dibahas dalam Sosialisasi Penegakan Perda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parimo Tahun 2026 yang diselenggarakan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran di Aula Lantai II Kantor Bupati Parimo, Rabu (18/11/2026).
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Agus Salim, S.Sos., yang membacakan sambutan Bupati Parimo, H. Erwin Burase, menyampaikan bahwa Perda memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjaga ketertiban umum, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Penegakan Perda bukan hanya tentang memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran hukum dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat, aparatur pemerintah, serta badan hukum,” demikian pesan dalam sambutan Bupati yang dibacakan Agus Salim.
Dalam sambutan tersebut juga ditekankan pentingnya pemahaman terhadap substansi Perda, mekanisme penegakan, serta kewenangan masing-masing perangkat daerah. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar pelaksanaan aturan dapat berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Ketua Panitia, Ismet, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi antara Satpol PP, perangkat daerah, dan aparat penegak hukum. Sosialisasi juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman serta memberikan edukasi hukum kepada aparatur pemerintah daerah dan legislatif.
Selain penyampaian materi, kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara narasumber dan peserta untuk menyampaikan masukan terkait penyempurnaan implementasi kebijakan penegakan Perda di lapangan.
Sebanyak 50 peserta mengikuti sosialisasi tersebut. Mereka terdiri atas perwakilan Komisi I DPRD, pejabat pemerintah daerah, perwakilan OPD, camat, lurah, serta jajaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Parimo.
Narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari Satpol PP melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan Negeri Parimo, Polres Parimo, dan Pengadilan Negeri Parimo.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Parimo mendorong terbentuknya komitmen bersama dalam meningkatkan kepatuhan terhadap Perda. Keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat mendukung terciptanya ketertiban umum, keamanan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.




