PARIMO, bawainfo.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mendorong penguatan perlindungan hak anak melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, keluarga, dunia usaha, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil. Upaya tersebut juga diarahkan untuk memastikan anak tumbuh dalam lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan berkelanjutan.
Hal tersebut mengemuka dalam Dialog Multi-Pihak bertema “Sinergi Lintas Sektor untuk Pemenuhan Hak Anak dan Keadilan Ekologi di Kabupaten Parigi Moutong” yang berlangsung di Aula Hotel Anutapura Parigi, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo, Zulfinasran, yang sekaligus membacakan sambutan Bupati Parimo, H. Erwin Burase.
Dalam sambutan yang dibacakan Zulfinasran, ditegaskan bahwa pemenuhan hak anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, dunia usaha, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil.
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, pengasuhan yang layak, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut juga harus didukung lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan berkelanjutan.
Pendekatan Pentahelix dinilai menjadi salah satu langkah untuk menyatukan peran berbagai pihak dalam menjawab persoalan perlindungan anak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Dalam penyampaiannya, Zulfinasran juga menyoroti pelaksanaan program pemenuhan gizi anak, khususnya pemberian makanan tambahan (PMT) berupa susu dan biskuit. Ia meminta tenaga kesehatan di lapangan memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing anak serta melakukan pemantauan terhadap perkembangannya.
“Program pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran atau jumlah bantuan yang disalurkan. Yang lebih penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian penegasan dalam sambutan Bupati yang dibacakan Zulfinasran.
Selain pemenuhan gizi, penguatan akses perlindungan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) juga menjadi perhatian. Keberadaan layanan tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh pendampingan hukum, termasuk dalam persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak.
Dialog multi-pihak ini juga menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai elemen masyarakat.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terbentuk komitmen dan kolaborasi berkelanjutan dalam memenuhi hak anak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup di Parimo. Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan daerah yang ramah anak, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.




