SOFIFI, Maluku Utara. bawainfo.id – Aspirasi warga Sofifi terkait percepatan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) mendapat respon langsung dari Komisi II DPR RI. Dalam kunjungan kerja ke Sofifi, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama anggota Komisi II Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, menerima langsung aksi demonstrasi damai dari Aliansi Majelis Rakyat Sofifi (MARKAS).
Aksi tersebut digelar di depan lokasi kunjungan dengan membawa spanduk dan menyerukan dukungan atas percepatan pembentukan DOB Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara.
Menanggapi hal itu, Rifqinizamy menegaskan Komisi II serius mengawal aspirasi warga. Ia bahkan meminta Menteri Dalam Negeri segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP) tentang daerah persiapan dalam waktu tiga bulan sebagai langkah awal.
“Kami minta Mendagri segera susun PP daerah persiapan. Setelah itu, pembahasan DOB Sofifi akan resmi masuk agenda Komisi II,” tegas Rifqinizamy di hadapan massa aksi.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, menekankan bahwa proses pemekaran harus dilakukan sesuai aturan.
“Kami memahami semangat masyarakat. Tapi semua harus mengikuti prosedur hukum dan administrasi yang berlaku. Percayakan kepada kami, Komisi II akan mengawal proses ini,” ujar Longki.
Longki menjelaskan, pemekaran daerah saat ini tidak seperti dulu. Setiap usulan DOB harus melewati masa persiapan tiga tahun, disertai evaluasi ketat terhadap aspek pemerintahan, fiskal, dan infrastruktur.
“Kalau dulu bisa langsung dimekarkan seperti Maluku Utara tahun 1999, sekarang harus bertahap sesuai regulasi,” jelas mantan Gubernur Sulawesi Tengah itu.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menilai kehadiran Komisi II sebagai sinyal positif bahwa pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap Sofifi.
“Ini kunjungan yang sangat strategis. Tapi saya harap masyarakat tetap bersabar karena proses ini membutuhkan waktu,” kata Sherly.
Ia juga mengimbau masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak mudah terprovokasi. “Kami akan terus membangun infrastruktur di Sofifi agar bisa sejajar dengan ibu kota provinsi lainnya,” tambahnya.
Komisi II DPR RI dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke sejumlah daerah lain untuk menyerap aspirasi serupa terkait pemekaran wilayah.
