PARIMO, bawainfo.id – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Dr. Ratna Dewi Pettalolo, mengingatkan bahwa pilihan menjadi penyelenggara pemilu bukan sekadar soal jabatan, tetapi keputusan moral yang menuntut integritas, pengendalian diri, dan kesiapan mempertanggungjawabkan amanah demokrasi.
”Menjadi penyelenggara pemilu merupakan pilihan sadar, bukan paksaan. Oleh karena itu, setiap konsekuensi yang melekat pada jabatan tersebut harus diterima secara penuh,” ungkapnya saat memberikan penguatan kapasitas, di Kantor Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Senin 22 Desember 2025.
Menurutnya, konsekuensi tersebut antara lain berupa batasan-batasan yang wajib dijaga, terutama terkait independensi dan netralitas.
Penyelenggara pemilu, kata dia, tidak lagi memiliki kebebasan penuh untuk menjalin hubungan atau komunikasi dengan pihak-pihak tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Jika berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, maka jarak itu harus dijaga,” ujarnya.
Dia menegaskan, integritas penyelenggara pemilu justru diuji pada situasi-situasi tersebut, ketika kenyamanan dan kepentingan pribadi harus dikalahkan demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa warisan terpenting dari sebuah jabatan bukanlah fasilitas atau materi, melainkan nama baik dan reputasi. Nama baik itu, menurutnya, akan menjadi kebanggaan keluarga dan anak-anak di masa depan.
“Bayangkan ketika anak-anak kita kelak berkata dengan bangga bahwa orang tuanya pernah menjadi penyelenggara pemilu dan menjalankan amanah itu dengan baik. Itulah warisan terbaik,” tuturnya.
Karena itu, ia berharap seluruh jajaran pengawas pemilu mampu menutup masa jabatannya dengan bersih, terhormat, dan penuh kehormatan.
”Jika sejak awal tidak siap dengan konsekuensi moral dan etis tersebut, maka seharusnya pilihan untuk menjadi penyelenggara pemilu dipertimbangkan secara matang,” pungkasnya.
Rapat peningkatan kapasitas ini menjadi bagian dari upaya penguatan integritas, profesionalitas, dan etika jajaran Bawaslu Parimo dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.