PARIMO, bawainfo.id – Bayang-bayang nepotisme kembali menggelayuti praktik pertambangan emas ilegal di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah. Isu hubungan kekerabatan antara seorang pemain besar Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) bernama Andre dengan Kasat Reserse Kriminal Polres Parimo, Anugerah S. Tarigan, memantik kecurigaan publik atas dugaan pembiaran hukum yang sistematis.
Desas-desus kedekatan personal itu disebut-sebut menjadi “tameng” yang membuat aktivitas pengerukan emas ilegal di sejumlah titik Parimo seolah kebal dari penindakan. Berdasarkan penelusuran tim investigasi, Andre bukan penambang musiman. Ia diduga mengendalikan operasi skala besar dengan modal kuat dan armada alat berat yang masif. “Awalnya terdeteksi tujuh unit ekskavator beroperasi di lokasi,” ujar seorang sumber tepercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Informasi terbaru dari lapangan menyebutkan jumlah alat berat kembali bertambah, diduga untuk mempercepat laju pengerukan. Kehadiran mesin-mesin raksasa itu disinyalir berada di luar koordinat resmi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana mobilitas alat berat dalam jumlah besar bisa luput dari radar penegakan hukum Polres Parigi Moutong?
Dugaan tebang pilih kian menguat melihat kontrasnya penindakan di lapangan. Di satu sisi, aparat gencar melakukan razia kecil dan menyita beberapa ekskavator milik kelompok lain. Namun di sisi lain, koordinat operasi yang diduga milik Andre tetap beraktivitas tanpa gangguan berarti.
Isu kekerabatan yang berembus di tengah masyarakat pun dituding menjadi “kartu as” bagi sang pemain besar untuk terus menambang. Masalah kian rumit setelah mencuat dugaan aliran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang disinyalir sengaja dipasok untuk menghidupkan alat berat di lokasi PETI.
Ironisnya, nama Kasat Reskrim kembali disebut-sebut dalam pusaran isu distribusi solar ilegal tersebut. Saat dimintai tanggapan, AKP Anugerah S. Tarigan secara normatif menegaskan komitmen institusinya. “Kami tidak memberi ruang bagi aktivitas tambang maupun solar ilegal,” ujarnya dalam pernyataan pers terpisah terkait operasi penertiban PETI.
Namun, publik menilai pembuktian di lapangan masih timpang dan belum menyentuh aktor intelektual utama. Situasi ini memicu desakan agar Polda Sulawesi Tengah melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus segera turun tangan melakukan supervisi menyeluruh.
Dugaan konflik kepentingan yang melibatkan pejabat struktural di tingkat polres dinilai berpotensi mencederai citra institusi Bhayangkara serta memperparah kerusakan lingkungan.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Andre belum membuahkan hasil. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Parigi Moutong juga belum memberikan tanggapan lanjutan atas isu kekerabatan dan dugaan pembiaran yang mencuat di ruang publik.
