PARIMO, bawainfo.id – Polemik penyaluran BBM subsidi bagi nelayan kembali mencuat di Kabupaten Parigi Moutong. Sejumlah pemilik kapal dan pelaku usaha perikanan mempertanyakan keberadaan seorang anggota aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berinisial MLK, yang disebut bertugas di lingkungan SPBU Kampal meski diketahui masih berstatus personel aktif Polsek Parigi.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong bersama pelaku usaha perikanan, pengelola SPBU penyalur BBM subsidi, serta unsur kepolisian. Jumat, 24 Juli 2026.
Dalam forum itu, para nelayan menyampaikan berbagai keluhan terkait mekanisme penyaluran solar bersubsidi yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mereka menduga oknum anggota Polri tersebut memiliki peran dalam mengatur proses pengisian solar subsidi, termasuk mengendalikan antrean pengisian menggunakan jeriken.
Tak hanya itu, para pemilik kapal seperti Hajirin, Rahmat, dan Ivan juga mengungkap dugaan adanya praktik yang mereka sebut sebagai “japre” dalam pengisian solar bersubsidi menggunakan barcode milik nelayan.
Hajirin menjelaskan, setiap kali barcode nelayan digunakan untuk pengisian solar, kuota yang diterima diduga berkurang karena terdapat jeriken lain yang ikut dimasukkan dalam transaksi.
“Setiap pengisian milik nelayan, ada saja yang potong. Dalam setiap pengisian tiga jeriken, ada satu jeriken sebagai penumpang gelap yang disisipkan menggunakan barcode kami sehingga mengurangi jatah para nelayan,” tegas Hajirin di hadapan peserta rapat.
Menurut para nelayan, jika dugaan tersebut benar terjadi, maka kuota BBM bersubsidi yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan melaut tidak sepenuhnya dinikmati oleh pemilik barcode yang berhak.
Keluhan itu disampaikan secara terbuka di hadapan perwakilan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, pengelola SPBU, serta aparat kepolisian yang menghadiri rapat koordinasi tersebut.
Menanggapi aspirasi para nelayan, Kasat Polairud Polres Parigi Moutong, AKP Noldy Sualang, menyatakan seluruh laporan yang disampaikan dalam rapat akan diteruskan kepada Kapolres Parigi Moutong untuk menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. “Keluhan para nelayan ini akan kami sampaikan kepada Bapak Kapolres Parigi Moutong untuk ditindaklanjuti,” ujar AKP Noldy Sualang.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Polsek Parigi maupun pihak terkait mengenai dugaan keterlibatan anggota Polri berinisial MLK sebagaimana disampaikan dalam forum rapat tersebut. Dugaan yang disampaikan para nelayan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pendalaman lebih lanjut dari pihak berwenang.
